Berita Update

(Terbaru)
Foto: Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kutim, Riduan

Kutim - Ruang digital yang makin lekat dengan keseharian anak membuat DPPPA Kutai Timur bergerak lebih serius. Edukasi keamanan digital kini menjadi agenda utama yang akan dibawa langsung ke sekolah-sekolah.

Penguatan itu ditopang terbitnya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kutim, Riduan, menilai PP TUNAS memberi dasar hukum yang tegas bagi negara untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi anak.

"PP TUNAS ini menjadi payung hukum kita untuk melindungi anak di ruang digital. Negara harus hadir memastikan anak aman, sehat, dan diperlakukan adil saat beraktivitas di dunia maya," ujar Riduan, Kamis (19/11/2026).

Pada 10 November 2026 lalu, DPPPA Kutim mengikuti sosialisasi PP No 17 Tahun 2025 di DPPPA Provinsi Kaltim di Samarinda. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Riduan selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Hasil sosialisasi di tingkat provinsi itu tidak berhenti di Samarinda. DPPPA Kutim akan menindaklanjutinya dengan sosialisasi di daerah, dengan sekolah sebagai sasaran prioritas.

"Kami tidak berhenti di sosialisasi tingkat provinsi. Selanjutnya, kami akan turun langsung ke Kutai Timur, dan sekolah menjadi sasaran utama karena di sanalah anak-anak paling banyak berinteraksi dengan dunia digital," katanya.

Program edukasi ini sudah berjalan sejak 2025 hingga 2026. DPPPA Kutim telah menyambangi SMKN 1 Sangatta Utara, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMP MBS Muhammadiyah, SMP 2 Sangatta Selatan, dan SMK Keperawatan Singa Geweh untuk sosialisasi pencegahan cyberbullying dan keamanan digital.

Dalam pelaksanaannya, DPPPA menggandeng Dinas Kominfo, Polres Kutim, dan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Kutai Timur.

"Cyberbullying ini nyata dan dampaknya tidak main-main. Anak perlu tahu cara menjaga dirinya, cara bersikap bijak di media sosial, dan ke mana harus melapor kalau menjadi korban," ujarnya.

Tidak hanya lewat sekolah, DPPPA Kutim juga menggerakkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melibatkan warga sebagai perpanjangan tangan perlindungan anak di lingkungannya masing-masing.

"Perlindungan anak tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Warga di lingkungan masing-masing adalah garda terdepan untuk melihat, mencegah, dan melaporkan jika ada anak yang terancam," tutupnya.(Adv)