Program Pembangunan Kukar 2026 Difokuskan Pada Pelayanan Dasar Dan Infrastruktur
KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan strategi efisiensi pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi respons atas turunnya nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berimbas langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa penyesuaian arah pembangunan menjadi keharusan agar seluruh program tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi riil keuangan daerah. Beberapa pendapatan memang berkurang, tapi kita tetap berkomitmen agar program prioritas tetap berjalan,†ujar Aulia di Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, alokasi TKD untuk Kukar hanya mencapai sekitar Rp1,5 triliun dari asumsi awal Rp5,7 triliun. Akibatnya, APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp6,5–7 triliun, lebih kecil dibanding rancangan awal sebesar Rp7,5 triliun.
Meski begitu, Aulia memastikan arah pembangunan Kukar tetap berpegang pada dokumen RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030 yang kini memasuki tahap akhir pembahasan bersama DPRD Kukar.
Dokumen tersebut juga telah disinkronkan dengan rencana strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk menjaga keselarasan pembangunan lintas wilayah.
Dalam perencanaan baru ini, Pemkab Kukar akan memusatkan perhatian pada tiga bidang utama, yakni pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan terhadap program prioritas nasional, serta percepatan realisasi program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Untuk mengoptimalkan belanja, Pemkab juga akan memangkas pengeluaran yang tidak memiliki dampak langsung pada masyarakat. Efisiensi difokuskan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan dokumentasi.
“Fokus kita adalah kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan perumahan bagi warga terdampak bencana,†tegasnya.
Langkah efisiensi ini juga mengacu pada hasil evaluasi internal Pemkab, termasuk rekomendasi dari kegiatan retret Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Dengan strategi baru tersebut, Aulia berharap program pembangunan 2026 tidak hanya adaptif terhadap kondisi keuangan, tetapi juga lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Kukar. (ADV/Prokom Kukar)
Penuli: Fjr/Garispena.co
