DPRD Kaltim Perketat Kajian APBD Sebagai Respons Atas Penurunan Pendapatan Daerah
Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai komposisi pendapatan dan belanja daerah masih berlangsung intensif antara DPRD, TAPD, dan Bappeda.
Penurunan pendapatan daerah menjadi faktor utama yang mendorong legislatif memperdalam kajian sebelum rancangan APBD tahun mendatang ditetapkan.
Ananda menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat DPRD harus meninjau kembali seluruh potensi penerimaan daerah untuk memastikan bahwa setiap sektor dapat dioptimalkan.
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada aspek pendapatan, tetapi juga terhadap skala dan efektivitas belanja daerah.
“Dengan adanya penurunan pendapatan, kami perlu memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan dapat dimaksimalkan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Ia melanjutkan bahwa seluruh program prioritas tetap direncanakan untuk berjalan, meskipun kemungkinan akan ada penyesuaian terhadap besaran ataupun volume kegiatan agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami turut menelaah komponen belanja, karena seluruh program harus tetap terlaksana. Penyesuaian yang dilakukan mungkin hanya pada volumenya,” kata Ananda.
Di tengah proses tersebut, muncul anggapan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menjadi pihak yang paling vokal dalam memberikan pandangan terhadap rancangan APBD.
Menyikapi hal itu, Ananda menegaskan bahwa sikap fraksinya semata-mata merupakan wujud komitmen untuk memastikan agar alokasi anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami masih berada dalam tahap pembahasan bersama TAPD dan Bappeda terkait aspek pendapatan dan belanja. Prinsip kami jelas: jangan sampai perencanaan belanja tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya.?(Adv/Dprd Kaltim)
Penulis: Diba/Garispena.co
