Mahulu Kaji Sampah Jadi Biodiesel Untuk Atasi Keterbatasan Solar
Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mengkaji pemanfaatan limbah menjadi biodiesel sebagai alternatif bahan bakar untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan solar di wilayah tersebut. Rencana itu sekaligus diarahkan untuk mengubah persoalan sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan kajian pemanfaatan limbah menjadi biodiesel dilakukan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Pemerintah daerah sebelumnya juga mempertimbangkan pemanfaatan limbah sebagai bahan pembuatan paving block.
Jika pengolahan sampah menjadi paving block dinilai tidak memungkinkan, pemerintah akan melihat peluang menjadikannya bahan bakar alternatif. Langkah tersebut dinilai relevan dengan kondisi Mahakam Ulu yang menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak, terutama solar.
"Saat ini kami sedang mengkaji kembali bersama TP PKK mengenai pemanfaatan sampah menjadi biodiesel. Apabila tidak memungkinkan dijadikan paving block, kami berharap limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan solar di Mahakam Ulu," katanya, Rabu (22/7/2026).
Gagasan tersebut muncul di tengah persoalan biaya dan distribusi energi di Mahakam Ulu. Kondisi geografis daerah yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur membuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat memiliki tantangan tersendiri. Solar menjadi salah satu komoditas penting karena digunakan untuk kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Suhuk mengatakan pemerintah daerah tidak memulai gagasan tersebut tanpa referensi. Sejumlah daerah lain telah mengembangkan pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar alternatif dan pengalaman itu menjadi bahan pertimbangan bagi Mahakam Ulu.
"Program seperti ini sudah diterapkan di daerah lain dan menjadi referensi bagi kami. Mudah-mudahan inovasi tersebut dapat membantu mengatasi keterbatasan pasokan BBM di Mahakam Ulu, terutama karena harga solar saat ini cukup tinggi," ujarnya.
Namun, pemanfaatan sampah sebagai biodiesel masih berada pada tahap kajian. Pemerintah perlu memastikan jenis limbah yang tersedia, teknologi pengolahan, kebutuhan biaya, kualitas bahan bakar yang dihasilkan, hingga aspek keamanan dan keberlanjutan produksi sebelum inovasi tersebut diterapkan secara luas.
Langkah itu penting karena tidak seluruh jenis sampah dapat langsung diolah menjadi biodiesel. Pemilahan bahan baku dan proses pengolahan akan menentukan kelayakan teknologi serta hasil akhirnya. Karena itu, kajian menjadi tahap awal untuk melihat apakah potensi limbah yang tersedia di Mahakam Ulu cukup untuk mendukung produksi bahan bakar alternatif secara berkelanjutan.
Selain persoalan energi dan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengaitkan pengembangan inovasi tersebut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah adalah Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RT dan Dasawisma.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong terbentuknya kelompok usaha produktif di tingkat rukun tetangga. Pemerintah daerah menargetkan sedikitnya satu kelompok Dasawisma aktif di setiap RT. Kelompok tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang tersedia di lingkungan masing-masing.
Suhuk mengatakan usaha yang dikembangkan tidak dibatasi pada produk makanan. Kerajinan tangan, pakaian adat, topi, dan produk kreatif lainnya juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RT dan Dasawisma sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM. Target kami minimal setiap RT memiliki satu kelompok Dasawisma yang aktif sehingga usaha makanan, kerajinan tangan, pakaian adat, topi, maupun produk kreatif lainnya dapat terus berkembang," jelasnya.
Pemerintah berharap jumlah kelompok usaha yang terbentuk dapat melampaui target minimal tersebut. Semakin banyak kelompok yang aktif, semakin besar pula peluang masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dalam skema yang disampaikan Suhuk, setiap RT memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp100 juta melalui program BKK RT. Sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelompok Dasawisma.
"Jika jumlahnya lebih dari satu tentu akan lebih baik. Melalui program BKK RT, setiap RT memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp100 juta. Dari jumlah tersebut, masing-masing kelompok Dasawisma dapat memperoleh bantuan sekitar Rp10 juta untuk mengembangkan usahanya," imbuhnya.
Dukungan tersebut diarahkan sebagai modal pengembangan usaha. Pemerintah daerah berharap kelompok masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi dapat menggunakannya untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang terus berjalan dan memiliki nilai jual.
Kebijakan pemberdayaan tersebut menjadi penting bagi Mahakam Ulu karena pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada kegiatan usaha berskala besar. Kelompok usaha di tingkat RT dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal apabila memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendapat pendampingan yang memadai.
Pengembangan usaha oleh kelompok Dasawisma juga memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Produk kuliner, kerajinan, dan berbagai produk khas daerah dapat dikerjakan dengan memanfaatkan keterampilan dan bahan yang tersedia di lingkungan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memantau kondisi kebutuhan pokok masyarakat setelah Mahakam Ulu mengalami musim kemarau. Kemarau sempat mempengaruhi kondisi wilayah dan berpotensi mengganggu distribusi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan terhadap jalur transportasi sungai.
Suhuk mengatakan pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memantau kondisi distribusi dan ketersediaan barang. Pemantauan juga dilakukan terhadap wilayah yang memiliki tantangan akses lebih besar, termasuk Kecamatan Long Apari.
"Puji Tuhan, beberapa waktu lalu memang sempat terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Namun kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, termasuk Camat Long Apari, untuk memantau kondisi di lapangan," tambahnya.
Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, kebutuhan pokok masyarakat masih tersedia. Kondisi tersebut turut terbantu oleh kembalinya hujan yang membuat jalur distribusi kembali lebih lancar.
"Dari hasil pemantauan, stok kebutuhan masyarakat masih tersedia. Selain itu, masuknya musim hujan kembali membantu kelancaran distribusi. Kemarau yang terjadi juga tidak berlangsung terlalu lama sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ketersediaan kebutuhan pokok," jelasnya.
Kondisi pasokan kebutuhan pokok tersebut menjadi bagian lain dari tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan masyarakat. Di Mahakam Ulu, persoalan distribusi berkaitan erat dengan kondisi geografis, ketersediaan jalur transportasi, serta biaya logistik.
Karena itu, gagasan mengolah sampah menjadi biodiesel tidak berdiri sendiri. Jika kajian tersebut nantinya menunjukkan hasil yang layak, produksi bahan bakar alternatif dapat memiliki dua fungsi sekaligus, yakni mengurangi limbah dan menambah pilihan sumber energi bagi masyarakat.
Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan kondisi setempat. Ketersediaan bahan baku juga harus diperhitungkan agar produksi tidak berhenti setelah tahap uji coba. Hal yang sama berlaku terhadap program BKK RT dan Dasawisma, yang membutuhkan pendampingan agar bantuan modal dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kini menempatkan inovasi, pengelolaan sumber daya lokal, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Kajian biodiesel berbahan limbah menjadi salah satu upaya yang masih harus diuji kelayakannya, sementara program BKK RT dan Dasawisma telah diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Dengan menjaga pasokan kebutuhan pokok sekaligus membuka peluang usaha baru, pemerintah daerah berharap ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun melalui kebijakan di tingkat kabupaten. Penguatan tersebut juga diharapkan tumbuh dari kampung, RT, dan kelompok masyarakat yang mengelola potensi lokal menjadi kegiatan produktif. (ADV)
