Pemkab Mahulu Siapkan Lahan Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, Sertifikasi Ditarget Rampung Agustus
Tangerang - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di wilayah tersebut.
Komitmen itu ditandai dengan kehadiran Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD lahan untuk pembangunan SNT yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, Kamis, 30 Juli 2026.
Penandatanganan NPHD menjadi salah satu tahapan dalam proses pembangunan sekolah yang dirancang sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan nasional. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia turut hadir.
Angela mengatakan penyediaan lahan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan merata bagi masyarakat Mahakam Ulu.
"Kami menyambut baik dan mendukung penuh program Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Penyediaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat," ujar Angela.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi disebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sekolah yang terintegrasi, modern, dan berstandar nasional.
Bagi Mahakam Ulu, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut memiliki arti penting. Wilayah Mahulu memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Karena itu, pembangunan sarana pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas kesempatan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Namun pembangunan SNT di Mahakam Ulu masih menghadapi persoalan administratif berupa proses sertifikasi lahan. Angela mengatakan sertifikat tanah yang menjadi lokasi pembangunan belum selesai diterbitkan.
Meski demikian, pemerintah daerah menargetkan proses tersebut rampung pada akhir Agustus 2026. Setelah tahapan administrasi lahan selesai, pembangunan sekolah ditargetkan dapat dimulai sekitar Oktober.
"Puji Tuhan kegiatan ini berjalan lancar. Walaupun sertifikat lahan belum selesai, kami berkomitmen untuk mempercepat penyelesaiannya dan menargetkan rampung pada akhir Agustus. Dengan demikian, pembangunan SNT dapat dimulai sekitar bulan Oktober," kata Angela.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN untuk membahas proses sertifikasi tersebut.
Menurut Angela, pemerintah daerah telah menyampaikan berbagai kondisi dan kendala yang dihadapi dalam proses administrasi lahan. Pemerintah pusat, kata dia, memberikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan menyampaikan kondisi serta kendala di Mahulu. Pemerintah pusat sangat mendukung dan siap membantu percepatan proses yang sedang berjalan. Saat ini tahapan sertifikasi sudah memasuki proses pengukuran dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujarnya.
Tahap pengukuran menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi sebelum dilanjutkan dengan tahapan administrasi berikutnya. Pemerintah daerah berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal agar pembangunan sekolah tidak tertunda.
Angela mengatakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan terus dikonsolidasikan untuk memastikan target tersebut tercapai.
"Saya yakin jajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat menyelesaikan proses ini sesuai target. Dengan keyakinan tersebut, pembangunan SNT dapat segera terwujud, sehingga anak-anak di Mahulu memperoleh akses pendidikan yang layak dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta fasilitas yang modern," katanya.
Pembangunan SNT juga diposisikan sebagai bagian dari penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penandatanganan NPHD menjadi dasar penting untuk memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lahan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Dalam agenda tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal dan Informal Gatot Suharwoto, serta Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ojat Darojat, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang peningkatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM dan kompetensi guru Maila Dinia Husni Rahiem, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Eko Susanto.
Para bupati dan wali kota dari berbagai daerah juga mengikuti agenda tersebut.
Bagi Mahakam Ulu, keterlibatan dalam program nasional ini diharapkan tidak berhenti pada penyediaan tanah. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan administratif dan koordinasi lintas instansi agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Tantangan berikutnya adalah memastikan sekolah yang dibangun benar-benar mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan yang modern perlu diikuti dengan ketersediaan tenaga pendidik, tata kelola sekolah, serta sistem pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan pembangunan SNT diarahkan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap bagi anak-anak di daerah tersebut. Kehadiran sekolah diharapkan dapat memperluas pilihan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Dalam konteks pembangunan daerah, investasi pendidikan memiliki dampak jangka panjang. Peningkatan kualitas fasilitas dan akses pendidikan diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia Mahakam Ulu yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah.
Penandatanganan NPHD di Tangerang karena itu menjadi langkah awal dari rangkaian proses yang masih cukup panjang. Setelah persoalan sertifikasi lahan selesai, pemerintah harus memastikan pembangunan fisik berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Target pemerintah daerah kini cukup jelas: sertifikasi lahan selesai pada akhir Agustus dan pembangunan SNT mulai sekitar Oktober 2026. Target tersebut akan menjadi ujian berikutnya bagi koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, dalam pembangunan sekolah, lahan adalah fondasi, tetapi memastikan bangunannya benar-benar berdiri dan berfungsi tentu perkara yang jauh lebih panjang daripada sekadar menandatangani dokumen.
Angela dalam kegiatan tersebut didampingi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP3D Mahulu, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappelitbangda Mahulu. (ADV)
