Sunggono: Pendapatan Kukar Masih Bergantung Pada Transfer Pusat
Kutai Kartanegara – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menegaskan bahwa realisasi pendapatan daerah semester pertama 2025 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa total pendapatan Kukar hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp3,6 triliun atau 31,43 persen dari target Rp11,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,1 triliun berasal dari transfer pusat dan Rp265 miliar dari transfer antar daerah. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp172 miliar atau 18,11 persen dari target.
"Komposisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita pada transfer pemerintah pusat masih tinggi, sementara PAD perlu lebih dioptimalkan. Pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui strategi penguatan sektor pajak, retribusi, dan BUMD," ucapnya sesusai Rapat Paripurna ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Senin (21/07/2025).
Sunggono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Ia menyampaikan rencana optimalisasi PAD dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak, melakukan penyesuaian retribusi sesuai potensi daerah, serta mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif.
Selain itu, Pemkab juga menyiapkan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi unggulan daerah seperti pertambangan, pertanian, dan pariwisata untuk memperbesar kontribusi PAD.
"Kita ingin Kukar lebih mandiri, tidak terus bergantung pada dana transfer pusat," tuturnya.
Meski ada upaya penguatan PAD, Sunggono mengakui bahwa transfer pusat masih akan mendominasi pendapatan daerah semester kedua. Total pendapatan diproyeksikan mencapai Rp5,9 triliun atau 51,84 persen dari target, sementara belanja diperkirakan menembus Rp6,8 triliun.
"Dengan adanya Lebih Bayar DBH Minerba sebesar Rp681,67 miliar hasil rekonsiliasi tahun 2024, posisi fiskal kita sedikit terbantu. Namun, pemerintah tetap harus melakukan rasionalisasi anggaran Rp850 miliar untuk menyesuaikan penurunan target pendapatan dalam APBD Perubahan 2025," jelas Sunggono.
Sunggono juga menekankan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengajak DPRD dan masyarakat untuk terus memberikan masukan agar APBD Kukar lebih efektif.
"Kemandirian fiskal adalah tujuan bersama. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, saya optimistis kita bisa mengurangi ketergantungan pada transfer pusat secara bertahap," pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
Penulis: Yk/Garispena.co
