Gubernur Kaltim Dorong Revitalisasi Galangan Kapal, Usul PPN 0 Persen
Samarinda - Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sangat terbuka lebar. Bahkan, Kaltim saat ini menempati posisi ketiga terbesar industri galangan kapal di Indonesia, khususnya untuk produksi kapal handmade dan tugboat yang tersebar di Samarinda dan Balikpapan.
Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja serta memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya revitalisasi industri galangan kapal di Indonesia.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini," ujar Rudy usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum tersebut, Rudy juga mengusulkan agar industri galangan kapal mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global.
Ia juga mendorong agar pemerintah memberikan kemudahan lain, termasuk peningkatan standar industri. Tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar IMO (International Maritime Organization) agar produk kapal nasional bisa diterima di pasar internasional.
"Galangan kapal ini padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap lebih banyak kapal bisa diproduksi dari Kalimantan Timur," tambahnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pihaknya terbuka memberikan dukungan, termasuk dalam hal kemudahan perizinan dan insentif PPN. Namun, ia menekankan pentingnya komitmen pelaku usaha untuk memprioritaskan produksi dalam negeri.
"Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan," kata Purbaya.
Ia menyoroti kondisi armada nasional, di mana sekitar 2.491 kapal di Indonesia diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Menurutnya, tingginya harga kapal dalam negeri menjadi salah satu alasan pelaku usaha memilih membeli dari luar negeri.
"Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri," tegasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong agar industri galangan kapal diperkuat di dalam negeri.
Hashim bahkan menyebut Presiden sempat geram terkait rencana pembelian kapal tanker dari luar negeri.
"Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan," ungkapnya.
Menurut Hashim, mahalnya harga kapal di dalam negeri bukan sepenuhnya kesalahan pelaku industri, melainkan dipengaruhi berbagai regulasi yang belum mendukung.
"Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan, agar kita bisa membeli produk dalam negeri dengan harga yang lebih kompetitif," ujarnya.
Ia menegaskan, dorongan tersebut semata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Adapun Kaltim dinilai memiliki posisi strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, serta didukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini menjadikan industri galangan kapal berpotensi besar berkembang, mengingat distribusi logistik Indonesia didominasi jalur laut.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal dan industri perkapalan nasional.
