DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Kampus Untuk Atasi Krisis Tenaga Gizi
Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menekankan urgensi penambahan tenaga gizi di daerah guna memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus menopang pelaksanaan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Kaltim.
Menurut Ananda, kecukupan tenaga gizi memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjaga kesehatan anak, tetapi juga menentukan efektivitas berbagai intervensi pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ia mengacu pada standar nasional yang menetapkan rasio tenaga gizi sebesar 0,35 per seribu penduduk atau sekitar 35 tenaga gizi untuk setiap 100 ribu jiwa.
“Jika mengacu pada jumlah penduduk Kaltim yang mencapai sekitar 4,045 juta jiwa, idealnya diperlukan lebih dari 1.400 tenaga gizi. Sementara yang tersedia saat ini baru 503 orang,” ujar Ananda, Minggu (14/12/25).
Dengan kondisi tersebut, rasio tenaga gizi di Kaltim baru berada di kisaran 13 orang per 100 ribu penduduk, jauh di bawah standar yang ditetapkan. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan, mulai dari terbatasnya konseling gizi, minimnya tenaga ahli di posyandu, hingga belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang anak. Intervensi gizi spesifik pun belum menjangkau seluruh kelompok sasaran.
Ananda menilai keterbatasan sumber daya manusia di bidang gizi berpotensi memperbesar risiko stunting dan gizi buruk, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Kaltim.
Karena itu, ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk menutup kekurangan tersebut. Salah satu upaya yang didorong DPRD Kaltim adalah penguatan kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan perguruan tinggi kesehatan di daerah, seperti Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), serta sejumlah politeknik kesehatan.
Menurutnya, mahasiswa yang tengah menjalani praktik lapangan dapat menjadi dukungan awal dalam memperkuat layanan gizi di lapangan.
Selain mendorong kolaborasi, Ananda menyatakan DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar pemerintah daerah lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan tenaga gizi.
“Percepatan pemenuhan SDM menjadi kunci agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat dicapai secara merata,” ujarnya.
Isu kekurangan tenaga gizi ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim sebagai bagian dari komitmen memastikan layanan gizi yang layak bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung keberhasilan program MBG dan berbagai intervensi kesehatan anak di seluruh wilayah provinsi. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
