Peminat SMP Dan SMA Tinggi, Pemprov Kaltim Hadapi Tantangan Penjaringan Siswa SD Di Sekolah Rakyat
Samarinda - Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) disambut antusias oleh masyarakat, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA.
Namun, di tengah tingginya minat tersebut, Pemprov masih dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaring siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).
Hingga saat ini, dari 100 titik perintisan Sekolah Rakyat secara nasional, hanya tiga daerah yang mengajukan pelaksanaan program untuk jenjang SD. Situasi ini menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan dapat menghambat perluasan akses pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengakui bahwa minimnya pendaftar untuk jenjang SD merupakan persoalan yang masih harus dipecahkan bersama.
Ia menegaskan bahwa perlu ada pendekatan yang lebih intensif dan strategi khusus agar anak-anak usia sekolah dasar, terutama yang putus sekolah, bisa terakomodasi dalam program ini.
“Untuk tingkat SD memang masih menjadi tantangan. Ini juga menjadi sorotan dalam rapat koordinasi nasional,†ungkap Andi saat ditemui, Kamis (10/7/2025).
Sebagai upaya mengisi kekurangan, Pemprov akan bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk menjaring anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, sekaligus memastikan kuota tetap terpenuhi.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, sebagai bagian dari perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan di Kaltim.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut dilibatkan sebagai ujung tombak penjaringan calon siswa, mulai dari proses identifikasi, kunjungan rumah, hingga validasi data.
Andi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga lokasi awal pelaksanaan program ini, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiganya, BPMP menjadi lokasi yang paling siap.
“Rekrutmen peserta didik di BPMP telah berjalan, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi para calon siswa. Di lokasi ini akan ditampung 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA,†jelasnya.
Pembelajaran di BPMP dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025, sedangkan dua lokasi lainnya masih dalam tahap percepatan. Pemprov Kaltim juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan fisik di SMAN 16 bisa dimulai paling lambat Jumat, 11 Juli.
Selain itu, proses penempatan guru dan kepala sekolah akan ditangani melalui rekrutmen nasional oleh pemerintah pusat, dan nantinya akan dikonsolidasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Dalam upaya mengefektifkan program, Pemprov juga menegaskan bahwa setiap calon siswa Sekolah Rakyat harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini penting sebagai dasar integrasi program pendidikan dengan perlindungan sosial nasional.
“Integrasi ini sangat penting untuk memastikan peserta memang layak, serta bisa menjadi bagian dari program perlindungan sosial lainnya,†tegas Andi.
Dengan menyasar anak-anak prasejahtera, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi jembatan pemerataan pendidikan sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
Meski tantangan masih ada, khususnya untuk tingkat SD, Pemprov optimistis program ini akan berjalan optimal seiring dukungan lintas sektor. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
