Minim SMA Di Kukar, DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Hingga Ke Daerah Terpencil
Samarinda — Keterbatasan fasilitas pendidikan tingkat menengah atas di sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi masalah mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini membuat banyak siswa harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, bahkan mencapai 20 hingga 30 kilometer, hanya untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan siswa secara fisik dan biaya, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi belajar, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Di beberapa kecamatan, keberadaan sekolah menengah atas belum berbanding lurus dengan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahun.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti persoalan ini sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, ketimpangan akses pendidikan dapat menghambat upaya pemerataan kualitas SDM di Kaltim, terlebih Kukar merupakan salah satu daerah dengan cakupan wilayah yang luas dan tingkat sebaran penduduk yang tidak merata.
“Beberapa siswa harus menempuh 20–30 kilometer untuk bersekolah. Jelas ini memberatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil,” tegas Andi Satya, Kamis (11/12/25).
Ia menambahkan, rencana pembangunan SMA baru di Kukar harus diproyeksikan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar memenuhi angka pembangunan.
Karena itu, aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penambahan unit sekolah baru akan terus dikawal oleh DPRD Kaltim agar menjadi bagian dari roadmap pendidikan provinsi ke depan.
Menurut Andi, pemerataan sekolah menengah atas bukan hanya soal membangun gedung, tetapi bagaimana memastikan seluruh siswa di pusat kota hingga kampung-kampung terpencil mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Dengan perencanaan berbasis pemerataan, ia berharap kesenjangan akses pendidikan di Kukar dapat semakin diperkecil.
DPRD Kaltim juga mendorong koordinasi yang lebih intens antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memetakan wilayah prioritas.
"Harapannya, pembangunan SMA di Kukar tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan menjadi program berkelanjutan yang selaras dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan daerah," tandasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
