BST Kaltim 2025 Jangkau 7.300 Warga Di 10 Daerah, Rudy Mas’ud: Bukti Pemerataan Kesejahteraan
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan program Bantuan Sosial Terencana (BST) tahun 2025 berjalan menyeluruh dan menyasar masyarakat hingga ke pelosok. Tercatat, sebanyak 7.300 penerima manfaat di 10 kabupaten/kota telah menerima bantuan tersebut.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menegaskan program ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Penyaluran BST dilakukan melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim. Program ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, mulai dari makanan, sandang, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, BST juga menjadi bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, termasuk layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga korban bencana.
Adapun sebaran penerima manfaat BST di 10 kabupaten/kota meliputi:
Samarinda: 2.043 penerima manfaat (29 LKS)
Kutai Kartanegara: 976 penerima manfaat (16 LKS)
Paser: 959 penerima manfaat (12 LKS)
Kutai Barat: 658 penerima manfaat (5 LKS)
Berau: 637 penerima manfaat (10 LKS)
Balikpapan: 621 penerima manfaat (19 LKS)
Bontang: 548 penerima manfaat (7 LKS)
Kutai Timur: 487 penerima manfaat (8 LKS)
Penajam Paser Utara: 299 penerima manfaat (5 LKS)
Mahakam Ulu: 72 penerima manfaat (1 LKS)
Tak hanya menyasar panti sosial milik pemerintah, bantuan ini juga diberikan kepada lembaga sosial swasta dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat secara adil.
Penyaluran BST turut melibatkan enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial milik Pemprov Kaltim yang bekerja sama dengan LKS di berbagai daerah.
Rudy menegaskan, pemerataan kesejahteraan bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
"Pemerataan ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat Kaltim," tutupnya. (M.Yusuf)
