Komitmen Kaltim Untuk Rakyat: Perjalanan Religi Dan Insentif Guru Non-ASN Direalisasikan
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membuktikan komitmennya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Melalui dua program unggulan Gratispol dan Jospol Pemprov Kaltim yaitu memberangkatkan 900 marbot dan penjaga rumah ibadah dalam program umrah dan perjalanan religi gratis di tahun 2025.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Kaltim tidak hanya menunaikan janji politik, tapi juga menghadirkan kebijakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.
Dalam acara penyerahan simbolis yang digelar di Plenary Hall GOR Kadrie Oening, Samarinda, Rabu (25/6/2025), ribuan penerima manfaat menerima hak mereka.
Dari program Gratispol, sebanyak 3.187 penjaga rumah ibadah lintas agama telah terdata sebagai penerima penghargaan berupa perjalanan religi gratis.
Sementara melalui Jospol, lebih dari 31.500 guru non-ASN dan pengajar di lembaga pendidikan keagamaan turut menerima insentif sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir mewakili Gubernur H. Rudy Mas’ud masih dalam masa pemulihan pascaibadah haji menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk membangun Kaltim yang religius, adil, dan sejahtera.
“Ini bukan hanya tentang perjalanan ibadah atau insentif bulanan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap mereka yang selama ini menjadi penopang kehidupan sosial-keagamaan di Kaltim. Para penjaga rumah ibadah adalah penjaga moral masyarakat, dan para guru adalah penjaga masa depan generasi kita,†ujar Seno.
Program Gratispol dirancang untuk dijalankan secara bertahap selama lima tahun. Tahun ini, 900 orang dijadwalkan mulai diberangkatkan pada Agustus 2025 ke berbagai destinasi religi dunia.
Tak hanya ke Tanah Suci Mekkah, tujuan perjalanan juga mencakup situs-situs keagamaan penting lainnya seperti Vatikan, Yerusalem, Tiongkok, Thailand, hingga India.
“Ini juga menjadi simbol kerukunan antarumat beragama. Kita ingin setiap penjaga rumah ibadah dari masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng memiliki kesempatan yang sama,†tegas Seno.
Untuk merealisasikan program ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar per tahun yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim. Skema penyaluran dibuat bergilir agar menjangkau seluruh wilayah dan kelompok secara adil.
Di sisi lain, program Jospol menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan nonformal dan keagamaan, terutama yang dijalankan oleh guru-guru non-ASN yang selama ini belum tersentuh skema insentif formal.
Dana insentif disalurkan kepada pengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, RA/TK, SD/MI, hingga ustaz-ustazah dan pengajar di pondok pesantren serta TPA/TPQ.
Sinergi lintas sektor juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program ini. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota, hingga lembaga pembiayaan pembangunan menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menjadikan kebijakan ini berkelanjutan dan terintegrasi.
Kehadiran program Gratispol dan Jospol menjadi bukti bahwa Pemprov Kaltim tidak hanya mengelola pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat.
Di tengah pergeseran besar sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Kaltim menegaskan diri sebagai daerah yang memprioritaskan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan warganya. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
