Tak Lagi Bergantung Bansos, Dinsos Kaltim Dorong Keluarga Miskin Mandiri Lewat Usaha Dan Lingkungan Yang Layak
Samarinda - Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mulai menggeser paradigma penanganan kemiskinan dari sekadar memberi bantuan menjadi upaya mendorong kemandirian.
Langkah ini ditempuh agar keluarga miskin tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi maupun sosial.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa keluarga miskin harus didorong untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Menurutnya, solusi jangka panjang dari kemiskinan bukan hanya mengurangi beban, tetapi juga membangun kekuatan keluarga itu sendiri agar mampu bertahan dan berkembang secara mandiri.
“Kalau hanya mengandalkan bansos, mereka tidak akan pernah benar-benar lepas dari kemiskinan. Harus ada dorongan agar keluarga ini punya semangat berusaha, dan kita bantu dengan intervensi yang tepat,†ujar Andi, Selasa (15/7/25).
Dalam strategi yang dikembangkan, Dinsos menerapkan pendekatan berlapis. Di samping tetap memberikan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran, pihaknya lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi sebagai langkah utama. Melalui bantuan usaha dan pendampingan, keluarga miskin didorong agar memiliki sumber penghasilan sendiri.
“Mereka kita bantu usaha, lalu kita dampingi agar usahanya berkembang. Jika sudah punya penghasilan tetap, perlahan mereka tidak lagi bergantung pada bantuan. Ini yang jadi fokus kami sekarang,†jelasnya.
Pendekatan berikutnya melibatkan kolaborasi dengan instansi lain, terutama Dinas Pekerjaan Umum, untuk membenahi lingkungan tempat tinggal warga miskin. Sebab, ketidaklayakan permukiman seperti ketiadaan air bersih dan sanitasi turut memperparah siklus kemiskinan.
“Kami ingin warga miskin punya lingkungan yang sehat, tidak tinggal di kawasan kumuh. Kalau tempat tinggalnya layak, peluang mereka untuk bangkit juga lebih besar,†tuturnya.
Lebih jauh, Dinsos Kaltim juga memperluas akses pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Anak-anak dari keluarga miskin diberikan bantuan agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi.
“Anak-anak miskin harus tetap sekolah. Pendidikan ini adalah jalur utama agar mereka bisa lepas dari kemiskinan di masa depan,†tegasnya.
Data tahun 2024 menunjukkan, Kutai Kartanegara mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut, mencapai 59 ribu jiwa. Namun secara persentase, Mahakam Ulu menjadi yang tertinggi, yaitu 10,75 persen dari total penduduk.
Meski tantangan masih besar, Dinsos Kaltim optimistis strategi ini akan mengubah wajah penanganan kemiskinan di daerah. Keluarga miskin tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan semata, tapi sebagai subjek perubahan yang bisa berdaya.
“Kami percaya, kalau diberi kesempatan dan dukungan, keluarga miskin bisa mandiri. Yang terpenting, mereka juga harus mau bergerak dan percaya diri. Ini kerja bersama, bukan hanya tugas pemerintah,†pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
