Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 Dipertanyakan, DPRD Tekankan Inovasi Pendanaan
Samarinda — Pengetatan fiskal yang terjadi dalam APBD Kalimantan Timur 2026 mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sejumlah program strategis daerah, terutama pembangunan akses antardaerah yang selama ini menjadi pekerjaan besar Pemprov Kaltim. Dengan APBD yang kini tinggal Rp15,15 triliun setelah pemangkasan anggaran, DPRD menilai pemerintah harus bergerak cepat menyusun ulang prioritas pembangunan secara lebih realistis.
Anggota Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kontraksi anggaran menjadi alasan terhentinya pembangunan konektivitas wilayah.
Menurutnya, penataan kembali prioritas justru harus dilakukan dengan perhitungan matang agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemprov harus memaparkan strategi penataan ulang prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, beserta upaya mencari sumber pendanaan alternatif,” tegasnya, Selasa (2/12/25).
Giaz menilai pemerintah daerah perlu mulai melihat peluang pendanaan lain di luar APBD, seperti kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi peran BUMD, hingga menggandeng lembaga non-pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur strategis.
Ia menegaskan bahwa kondisi jalan antarkabupaten di Kaltim masih jauh dari standar layak. Beberapa ruas bahkan sudah lama membutuhkan perhatian serius. Jalan penghubung Samarinda–Kutai Barat misalnya, hingga kini masih minim perbaikan meski menjadi jalur vital pergerakan masyarakat dan logistik.
Tidak hanya itu, ruas Bontang–Kutai Timur hingga Berau juga menjadi sorotan. Jalur ini merupakan salah satu akses utama ke wilayah utara Kaltim, namun kerusakannya berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi komprehensif.
“Jika persoalan ini tidak dikelola dengan strategi pendanaan yang tepat, maka konektivitas kita akan tertinggal semakin jauh,” ujar Giaz.
Ia mendorong Pemprov Kaltim melakukan langkah-langkah kreatif dalam pembiayaan pembangunan agar pemerataan akses wilayah tetap berjalan, meskipun kemampuan fiskal daerah sedang menurun.
Giaz menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas bukan saja soal fisik jalan, tetapi juga menyangkut percepatan ekonomi, pemerataan layanan publik, hingga persiapan Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: DPRD Kaltim
