Sekda Berau Dorong Digitalisasi Jadi Kebutuhan Utama Lewat Penerapan SPBE
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said membuka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (dok.istimewa)
Berau - Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said membuka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Dalam kegiatan tersebut, Said menegaskan digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan.
Sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang Berau, Kamis (18/6), menghadirkan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Aris Kurniawan serta Analis Kebijakan Pertama Joshua Ariel Perkasa sebagai narasumber.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Didi Rahmadi, Kepala Dinas Kesehatan Lamlay Sarie, Kepala BKPSDM Jaka Siswanta, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih, Muhammad Said mengatakan SPBE merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terpadu, akuntabel, aman, dan saling terintegrasi antar sistem.
"SPBE juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik demi kepuasan masyarakat," kata Said dalam sambutannya.
Ia menegaskan Pemkab Berau berkomitmen membangun pemerintahan yang baik, inovatif, dan berintegritas melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat digitalisasi harus diterapkan secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
"Digitalisasi tidak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan semangat smart city bagi Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur," tegasnya.
Said menjelaskan penerapan SPBE diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, penurunan angka stunting, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, integrasi data dan sistem digital akan membuat pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, serta mudah dipantau perkembangannya.
Dalam kesempatan itu, Said juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan sosialisasi untuk memperkuat tata kelola data dan memahami instrumen evaluasi SPBE.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk memahami instrumen evaluasi dan memperkuat tata kelola data yang akurat. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme birokrasi kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai penerapan sistem pemerintahan berbasis digital menjadi salah satu solusi dalam mendukung efisiensi kerja birokrasi. Salah satunya melalui penggunaan tanda tangan dan paraf elektronik yang dinilai mampu menghemat biaya operasional.
Selain itu, teknologi juga memungkinkan aparatur menyelesaikan pekerjaan dari berbagai lokasi tanpa harus selalu berada di kantor, sejalan dengan kebijakan kerja fleksibel yang mulai diterapkan pemerintah.
"Kita punya gawai dan fasilitas, gunakan untuk memudahkan pekerjaan. Termasuk memanfaatkan program Satu Data di Bapelitbang untuk memastikan data seperti kepesertaan BPJS akurat, sehingga bantuan hanya diterima oleh yang berhak," pungkasnya. (M.Yusuf)
