DPRD Kaltim: Reklamasi Terarah Dapat Jadi Solusi Jangka Panjang Pangan Daerah
Samarinda - Pemanfaatan lahan kritis dan kawasan bekas tambang kembali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat produksi pangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai bahwa langkah ini merupakan strategi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian aktif yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama peningkatan produksi.
Husni menjelaskan bahwa reklamasi dan alih fungsi lahan yang tepat sasaran dapat membuka ruang baru bagi ekspansi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pengembangan.?
Menurutnya, tantangan swasembada pangan tidak cukup dijawab dengan ketersediaan bibit, teknologi, atau sarana produksi lainnya, tanpa memastikan kesiapan lahan yang memadai.
“Keberhasilan swasembada benar-benar bergantung pada kesiapan lahan. Itu fondasi paling penting,” tegasnya, Selasa (9/12/25).
Karena itu, Husni menekankan pentingnya keterlibatan investor untuk masuk mengelola lahan tidur dan kawasan eks tambang secara profesional.
Ia menyebut bahwa investasi dapat menjadi penggerak percepatan, terutama untuk pekerjaan teknis dan pembiayaan besar yang tidak selalu dapat ditangani pemerintah secara optimal.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mengawal pemanfaatan lahan tersebut agar tetap sesuai peruntukan, mengutamakan keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar lokasi.
Ia menyebut bahwa pengembangan pertanian harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
“Kalau lahan-lahan ini bisa diolah secara maksimal, dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi pangan, tapi juga pada terbukanya lapangan kerja dan penguatan ekonomi desa,” ujarnya.
DPRD Kaltim berharap pemanfaatan lahan kritis dan bekas tambang dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kemandirian pangan daerah.?
"Lebih jauh, upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan diversifikasi ekonomi Kaltim, sehingga ketergantungan pada sektor pertambangan semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan dapat meningkat secara berkelanjutan," tandasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
