DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipangkas
Samarinda - DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi Kaltim tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama meskipun daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan penyesuaian belanja.
DPRD menegaskan bahwa pendidikan berkaitan langsung dengan masa depan daerah sehingga tidak boleh dijadikan sasaran pemotongan tanpa pertimbangan yang matang.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan bahwa kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sudah menjadi amanat yang harus dipenuhi dalam setiap penyusunan APBD.
“Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Itu prinsip yang sudah disepakati dan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa ketentuan 20 persen anggaran pendidikan bukan hanya angka, melainkan wujud komitmen negara dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Ketentuan ini selalu diperhatikan saat pembahasan APBD. Bila belum mencapai 20 persen, maka harus dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Makmur menekankan bahwa penyusunan anggaran pendidikan harus realistis agar program berjalan sesuai kemampuan fiskal dan tidak terhenti di tengah pelaksanaan.?
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan program dan tidak membuat janji yang tidak dapat direalisasikan.
“Kita tidak boleh hanya menyampaikan keinginan tanpa menimbang kapasitas anggaran. Hal seperti itu justru berbahaya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika ada program pendidikan yang belum bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap agar masyarakat tetap melihat adanya komitmen pemerintah.
Makmur juga mengingatkan bahwa masyarakat kini jauh lebih kritis dan tidak mudah menerima penjelasan sepihak.
Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh rencana berjalan sesuai keputusan anggaran dan tidak menimbulkan persepsi negatif.?(Adv/Dprd Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
