Pendapatan Kaltim Merosot, Sugiyono Minta Pemerintah Pastikan Pembangunan Tetap Bergerak
Samarinda - Kondisi fiskal Kalimantan Timur diperkirakan memasuki periode paling menantang pada 2026 setelah Pendapatan Transfer Pusat (PTP) mengalami penurunan signifikan. Anggota DPRD Kaltim dari fraksi PDI Perjuangan Sugiyono menilai situasi tersebut dapat memperlambat pembangunan daerah apabila pemerintah tidak segera melakukan restrukturisasi belanja secara komprehensif.
Sugiyono menjelaskan bahwa turunnya PTP dari Rp9,33 triliun menjadi Rp6,19 triliun membuat ruang fiskal Kaltim menyempit dan harus dikelola lebih selektif. Ia menegaskan bahwa kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menetapkan prioritas.
“Ini penurunan yang besar. Kalau strateginya tidak disesuaikan, pembangunan bisa stagnan,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Ia mendorong agar anggaran belanja modal difokuskan pada sektor-sektor strategis yang dapat memberikan efek pertumbuhan jangka panjang maupun manfaat langsung bagi masyarakat. Sektor tersebut di antaranya infrastruktur logistik, kesehatan, perikanan, dan perkebunan.
“Belanja modal harus diarahkan ke sektor yang betul-betul menggerakkan ekonomi. Kita harus memastikan hasilnya dapat dirasakan,” tegasnya.
Selain sektor pembangunan, Sugiyono menyebut struktur belanja daerah juga perlu diperbaiki. Porsi belanja pegawai yang masih tinggi dianggapnya membatasi kemampuan pemerintah memperluas program pro rakyat. Ia menyarankan penataan anggaran dilakukan secara bertahap agar lebih seimbang.
“Jika terlalu banyak terserap untuk belanja rutin, ruang membangun akan semakin kecil,”katanya.
Lebih lanjut, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah yang tidak terpisahkan dalam menghadapi tekanan fiskal. Digitalisasi pajak dan retribusi, menurutnya, mendesak dilakukan untuk menekan kebocoran sekaligus meningkatkan akurasi penerimaan daerah.
“Dengan sistem yang transparan dan real time, PAD bisa tumbuh lebih stabil,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, ia menyampaikan pentingnya memperjuangkan hak fiskal daerah, termasuk mempertahankan Dana Bagi Hasil (DBH) agar tidak mengalami pemotongan lebih jauh.
Selain itu,? keberpihakan pusat terhadap daerah harus diperkuat, mengingat Kaltim memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
“Kalau DBH dipotong lagi, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Itu sebabnya perjuangan fiskal ini tidak boleh longgar,” ujarnya.
Sugiyono berharap pemerintah provinsi dapat merumuskan strategi adaptif sehingga pembangunan di Kaltim tetap bergerak meski pendapatan menurun. Sebab, dengan perencanaan yang matang, pemerataan layanan dasar dan pembangunan fisik tetap bisa dijaga.
“Kita harus memastikan pembangunan tidak berhenti. Meski anggaran terbatas, arah kebijakan yang tepat akan membuat Kaltim tetap maju,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
