Pemkab Mahulu Perkuat Kolaborasi Lintas OPD Untuk Tingkatkan PAD
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan saat menghadiri pembukaan High Level Meeting Transformasi Tata Kelola PAD
Balikpapan - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Transformasi Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Strategi Kolaboratif Antar Instansi dan Percepatan Digitalisasi Daerah yang dibuka Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan di MaxOne Hotels Balikpapan, Selasa, 11 Agustus 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mahulu melalui Badan Pendapatan Daerah itu menjadi forum untuk menyusun langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus memperbaiki tata kelola PAD.
Bupati Angela mengatakan peningkatan PAD tidak dapat dibebankan hanya kepada Bapenda. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber penerimaan sesuai kewenangannya.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Bapenda semata. Seluruh perangkat daerah harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah," tegasnya.
Menurut Angela, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pengelolaan sumber penerimaan harus dilakukan secara terintegrasi, mengikuti perkembangan regulasi, serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Mahakam Ulu.
Forum tersebut turut membahas peran Bank Indonesia dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Bankaltimtara juga dilibatkan untuk memperkuat sistem transaksi dan layanan keuangan daerah berbasis digital.
Selain digitalisasi, Pemkab Mahulu membahas sinergi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta opsen. Salah satu agenda yang didorong adalah percepatan pembentukan UPTD PPRD Wilayah Mahakam Ulu.
Pembentukan unit pelayanan tersebut dinilai penting agar layanan perpajakan kendaraan bermotor dapat lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, lahan, serta sumber daya manusia yang mendukung operasional UPTD.
Angela juga menyoroti pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pemerintah daerah membahas rancangan Standar Harga Satuan material MBLB, rekonsiliasi data, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan material dalam berbagai proyek pembangunan.
Pembenahan tata kelola MBLB juga berkaitan dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Data antara Bapenda dan perangkat daerah teknis perlu direkonsiliasi agar potensi penerimaan dapat dihitung dan dipungut secara lebih akurat.
Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi data antara Bapenda dan perangkat daerah teknis.
Pada penghujung kegiatan, seluruh kepala perangkat daerah menandatangani Kesepakatan Bersama 2026. Penandatanganan menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
High Level Meeting tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Mahulu, Bank Indonesia, Bankaltimtara, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Mahulu, serta Tim Pertimbangan, Pengawalan, Percepatan dan Pembangunan Daerah Mahulu.
Melalui forum tersebut, Pemkab Mahulu menargetkan pengelolaan PAD tidak lagi berjalan secara sektoral. Data penerimaan, proses pemungutan, transaksi pemerintah, hingga pengawasan diharapkan dapat terhubung sehingga potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan.
Bagi Mahakam Ulu, peningkatan PAD menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar. Digitalisasi dan kolaborasi lintas instansi diarahkan bukan sekadar menjadi perubahan sistem administrasi, melainkan instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan menopang pembangunan yang berkelanjutan.
"Mari kuatkan sinergi dan kebersamaan, untuk PAD meningkat dan berkelanjutan," kata Angela. (ADV)
