Kemarau Panjang Tekan Distribusi Logistik Mahulu, Harga Beras Tembus Rp850 Ribu Per Sak
Mahulu - Musim kemarau panjang mulai menekan distribusi logistik dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Surutnya permukaan sungai membuat kapasitas angkutan barang berkurang, waktu tempuh bertambah, dan biaya distribusi meningkat.
Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena transportasi sungai masih menjadi salah satu jalur utama pengiriman barang menuju wilayah Mahulu, terutama kawasan hulu.
"Penurunan permukaan air menyebabkan kapasitas angkutan menjadi terbatas, waktu tempuh lebih panjang, dan biaya distribusi menjadi lebih tinggi," ujar Suhuk saat mengikuti Zoom Live Dialog Publika Live TVRI Kalimantan Timur, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Suhuk, dampak surutnya sungai mulai terasa dalam rantai distribusi barang. Kapal angkutan dengan kapasitas besar saat ini hanya dapat mencapai wilayah Kabupaten Kutai Barat. Barang yang sebelumnya dapat dibawa lebih jauh menuju Mahulu kemudian harus dipindahkan dan didistribusikan menggunakan moda transportasi yang memiliki kapasitas lebih kecil.
Perubahan pola distribusi tersebut membuat biaya angkutan meningkat. Kenaikan ongkos kemudian berpotensi diteruskan ke harga barang yang dibeli masyarakat.
Kondisi itu terutama menjadi perhatian pemerintah daerah di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Dua wilayah tersebut berada di bagian hulu Mahakam dan sangat bergantung pada kelancaran jalur sungai untuk memperoleh pasokan kebutuhan pokok.
Suhuk mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pemantauan terhadap harga bahan pangan di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan pemantauan tim hingga 10 Agustus 2026, pemerintah belum menemukan harga beras yang mencapai Rp1 juta per sak seperti informasi yang sebelumnya beredar.
Harga beras saat ini berada di kisaran Rp750 ribu hingga Rp850 ribu per 25 kilogram.
"Saat ini harga yang berlaku berada pada kisaran Rp 750 ribu sampai Rp 850 ribu per 25 kilogram. Namun, harga mencapai Rp1 juta per sak tetap perlu kita antisipasi apabila kondisi kemarau dan hambatan distribusi berlangsung lebih lama," jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi risiko kenaikan harga apabila kondisi sungai terus memburuk. Persoalannya bukan semata harga di tingkat pedagang, tetapi biaya untuk membawa barang dari pusat distribusi menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Bagi masyarakat di wilayah hulu Mahakam, kenaikan ongkos angkutan dapat memberikan efek berantai terhadap harga kebutuhan sehari-hari. Barang yang harus dipindahkan beberapa kali dengan moda transportasi berbeda membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan kondisi normal.
Pemerintah Kabupaten Mahulu kini melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok terus dilakukan, sementara intervensi melalui operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah disiapkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Pemkab Mahulu juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu dukungan yang disiapkan adalah pemanfaatan Unit Pelaksana Teknis Daerah alat berat untuk membantu memperlancar akses jalan yang dapat digunakan sebagai jalur alternatif distribusi.
Upaya tersebut menjadi penting karena persoalan logistik di Mahulu tidak hanya berkaitan dengan kondisi sungai. Ketika jalur sungai mengalami hambatan, akses darat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mempertahankan distribusi barang.
Namun, kondisi pasar secara umum masih relatif berjalan normal. Suhuk mengatakan kegiatan perdagangan tetap berlangsung, meski sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan ketersediaan.
"Ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok mulai berkurang," kata dia.
Keterbatasan stok tersebut berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketika barang semakin sulit diperoleh dan biaya distribusi meningkat, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperoleh kebutuhan yang sama.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM.
Suhuk mengatakan stok BBM di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu masih terpantau aman. Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah hulu. Persediaan BBM di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari mulai menipis.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi karena BBM tidak hanya digunakan untuk kebutuhan transportasi masyarakat. Ketersediaannya juga berkaitan dengan operasional fasilitas pelayanan dasar.
Pemerintah daerah khawatir stok BBM yang terus menurun dapat mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga diesel atau PLN di wilayah tersebut. Gangguan pasokan juga dapat berdampak terhadap fasilitas kesehatan yang membutuhkan energi untuk menjalankan pelayanan.
Dengan demikian, persoalan distribusi selama kemarau tidak hanya menyangkut ketersediaan beras, gula, minyak goreng atau komoditas konsumsi lainnya. Gangguan transportasi juga dapat merembet ke layanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menjaga distribusi pangan dan energi secara bersamaan. Jika salah satu mata rantai terganggu terlalu lama, dampaknya dapat meluas ke aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Suhuk mengatakan Pemerintah Kabupaten Mahulu terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan dukungan menghadapi kondisi tersebut. Salah satu yang ditunggu adalah realisasi bantuan pangan yang sebelumnya telah disepakati.
Bantuan tersebut diharapkan dapat menambah stok kebutuhan pokok di wilayah yang terdampak hambatan distribusi sekaligus menekan potensi kenaikan harga.
"Pesan kami, apa yang telah kita sepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemarin, kami berharap bantuan pangan dapat disalurkan secepatnya sehingga dapat mengurangi dampak sekaligus menambah stok barang," pungkasnya.
Kemarau panjang di Mahulu memperlihatkan betapa rentannya sistem distribusi daerah yang masih sangat bergantung pada kondisi geografis. Ketika permukaan sungai turun, kapasitas angkutan ikut menyusut. Barang harus dipindahkan ke moda yang lebih kecil, ongkos meningkat, sementara kebutuhan masyarakat tidak ikut menyusut hanya karena sungai sedang surut.
Pemerintah daerah kini menghadapi dua kebutuhan sekaligus: menjaga stok agar masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dan memastikan jalur distribusi tetap berfungsi. Operasi pasar dan bantuan pangan dapat menjadi penyangga dalam jangka pendek, tetapi kelancaran transportasi tetap menjadi faktor utama agar persoalan tidak berulang setiap kali musim kemarau datang.
Dialog Publika Live TVRI Kalimantan Timur tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur Ali Wardana, Pelaksana Harian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Timur Sugeng Priyanto, serta Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan. (ADV)
