Evaluasi Mendalam Diperlukan Untuk Pembiayaan Asrama Sekolah Negeri Di Kaltim
Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem pendanaan asrama di sekolah negeri setelah munculnya surat edaran terkait pungutan biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang menimbulkan keluhan dari sejumlah orang tua murid.
Menurut Komisi IV, situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan.?
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar permasalahan serupa tidak terulang dalam penyusunan anggaran selanjutnya.
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul karena pemerintah belum melakukan perhitungan kebutuhan dengan cermat dan realistis.
“Kami mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penghitungan ulang yang lebih rinci. Jika memungkinkan, seluruh biaya operasional asrama sebaiknya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah guna menghindari pungutan dari orang tua,” ujarnya pada Selasa (25/11/2025).
Darlis menambahkan, kurangnya mekanisme pendanaan yang jelas menyebabkan beberapa sekolah merasa perlu meminta kontribusi dari wali murid untuk menutupi kekurangan dana operasional, yang berdampak memberatkan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Saat ini, terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang mengelola fasilitas asrama dan semuanya mengalami kesenjangan antara kebutuhan operasional dengan anggaran yang tersedia.?
Alokasi dana sebesar Rp1,56 juta per siswa per bulan dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nyata.
Darlis mengingatkan bahwa ketidakseimbangan ini berpotensi mengikis prinsip pendidikan gratis yang seharusnya menjadi hak setiap peserta didik.
“Karena itu, sangat penting agar perhitungan kebutuhan asrama dilakukan dengan pendekatan yang realistis dan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya.?(Adv/Dprd Kaltim)
Penulis: Diba/Garispena.co
