Hasanuddin Mas’ud: Penurunan Pendapatan Kaltim Jadi Alarm Serius Bagi Layanan Publik
Samarinda -? Kondisi fiskal Kalimantan Timur diperkirakan mengalami tekanan berat pada 2026 seiring anjloknya penerimaan daerah dari pemerintah pusat. Situasi ini membuat DPRD Kaltim menyoroti potensi terganggunya layanan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat jika penyesuaian anggaran tidak dilakukan dengan hati-hati.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor utama yang mempersempit ruang gerak belanja pemerintah provinsi. Ia menyebut penurunan tersebut tidak sekadar memengaruhi struktur APBD, tetapi juga mengubah prioritas pembangunan.
“Pendapatan kita turun sangat drastis. Ini bukan penyesuaian kecil, tetapi pukulan besar yang membuat kita harus menyusun ulang seluruh pembiayaan,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Hasanuddin menilai bahwa kondisi fiskal seperti ini memaksa pemerintah daerah fokus pada pemenuhan kebutuhan esensial. Ia mengingatkan agar sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak dikurangi meski ruang anggaran semakin terbatas.
“Dalam situasi sesulit ini, tidak boleh ada kompromi untuk layanan dasar masyarakat. Kita harus memastikan sektor-sektor itu tetap berjalan,” tegasnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa setelah mengalokasikan belanja wajib serta pembagian bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, sisa anggaran pembangunan provinsi diprediksi jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah harus membuat perhitungan yang realistis agar program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat tetap mendapat prioritas.
“Ketika anggaran hanya tersisa beberapa triliun untuk pembangunan, kita harus benar-benar selektif. Tidak semua program bisa jalan,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap belanja nonprioritas adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Di tengah penurunan pendapatan, efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan harus menjadi perhatian utama.?
“Kita tidak bisa bekerja dengan pola lama. Semua harus efisien, semua harus terukur, karena kondisi fiskal kita sedang terjepit,” ujarnya.
Dengan berbagai tekanan tersebut, Hasanuddin berharap pemerintah provinsi dapat merumuskan kebijakan yang adaptif sehingga penurunan pendapatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat dan kondisi tersebut ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran secara lebih disiplin. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
