Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Kasus Siswa Patah Tulang, Pengawasan Sekolah Dinilai Lalai
Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akan membahas secara khusus kasus kekerasan antar siswa yang menyebabkan seorang pelajar SD di Samarinda mengalami patah tulang. Insiden tersebut menjadi perhatian serius anggota dewan, lantaran dinilai sebagai bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan di lingkungan sekolah.
Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai peristiwa ini mencerminkan kondisi mutu pendidikan yang perlu dievaluasi menyeluruh.
Ia menyebut bahwa Komisi IV kemungkinan besar akan mengangkat isu kekerasan di sekolah dalam rapat yang akan datang.
“Ini gambaran pendidikan di Kaltim yang menurut saya kurang baik dan perlu dibahas di Komisi IV. Kami kemungkinan besar akan mengangkat persoalan kekerasan di sekolah dalam rapat nanti,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Syahariah menyayangkan perkelahian serius yang terjadi di dalam area sekolah bisa berlangsung tanpa diketahui pihak pengawas maupun guru, hingga berujung pada cedera berat.
Ia mempertanyakan bagaimana insiden sebesar itu bisa luput dari pantauan di lingkungan yang seharusnya ramai dan penuh aktivitas.
“Perkelahian di sekolah sampai menyebabkan patah tulang kok bisa tidak ketahuan? Ini kan sekolah umum, ramai, pasti banyak yang melihat. Kalau kejadiannya di hutan atau tempat sepi mungkin wajar tidak terpantau. Tapi ini di sekolah, kenapa tidak ada laporan sampai kondisinya separah itu?” tegasnya.
Lebih jauh, Syahariah menilai kejadian tersebut sebagai indikasi kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mengajar, tetapi juga dalam menjaga keamanan, mengawasi perilaku siswa, serta membentuk karakter mereka selama berada di lingkungan sekolah.
“Fungsi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengawasi dan membina karakter siswa. Pengawasan itu bagian dari tanggung jawab pendidik,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini dengan meminta klarifikasi dari pihak sekolah maupun dinas terkait. Dewan berharap pembenahan sistem pengawasan dapat segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
