DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Kubar Dan Mahulu Masuk Prioritas Penanganan 2026
Samarinda — Upaya pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim, terutama terkait infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Dua wilayah di bagian hulu ini dinilai masih menghadapi ketertinggalan signifikan, baik dari sisi akses jalan, jembatan, hingga layanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa lembaganya mendorong pemerintah provinsi untuk lebih serius mengarahkan alokasi pembangunan ke daerah-daerah yang hingga kini belum merasakan pemerataan pembangunan secara optimal.
Menurutnya, banyak infrastruktur strategis yang berada di bawah tanggung jawab provinsi belum mendapatkan penanganan maksimal dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini berdampak pada lambatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di kawasan yang mengandalkan jalur darat dan sungai sebagai sarana utama mobilitas.
“Kami melihat Kubar dan Mahulu masih memerlukan perhatian khusus. Daerah ini berada dalam kewenangan provinsi, tetapi realisasi pembangunan sebelumnya belum menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Salehuddin, Kamis (11/12/25).
Ia menambahkan, sejumlah ruas jalan yang menghubungkan kampung-kampung di Mahulu serta beberapa jembatan penghubung di Kubar masih dalam kondisi terbatas. Di sisi lain, masyarakat terus mendorong percepatan pembangunan karena persoalan infrastruktur menjadi hambatan utama peningkatan kesejahteraan.
Salehuddin mengatakan, DPRD Kaltim telah menerima banyak aspirasi terkait kondisi tersebut, terutama menyangkut akses transportasi yang menghambat arus barang dan pergerakan pelayanan publik.
Menurutnya, penyusunan rencana kerja 2026 harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak yang selama ini terabaikan.
“Pemerataan pembangunan adalah amanat konstitusi. Karena itu, wilayah-wilayah yang tertinggal harus ditempatkan di barisan terdepan dalam prioritas,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan infrastruktur secara lebih akurat di dua daerah tersebut, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan atau wilayah strategis tertentu saja.
"Dengan perbaikan akses, masyarakat Kubar dan Mahulu akan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif," tandasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
