Pemkab Mahulu Dorong Sinkronisasi RPJM Kampung Dengan Pembangunan Kabupaten
Balikpapan - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mendorong aparatur pemerintahan kampung menyelaraskan perencanaan pembangunan di tingkat kampung dengan arah pembangunan kabupaten. Langkah itu dinilai penting agar program yang disusun pemerintah kampung tidak berjalan sendiri dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan saat membuka Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026 di Swiss-Bell Hotel, Ocean Square, Balikpapan, Senin, 10 Agustus 2026.
Bimtek tersebut mengusung tema sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dengan RPJM Kabupaten Mahakam Ulu periode 2025-2029. Kegiatan diikuti para petinggi kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), camat, serta perangkat kampung.
Pemerintah Kabupaten Mahulu menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah instansi terkait. Kegiatan dibuka dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Angela.
Dalam sambutannya, Angela mengatakan pembangunan kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Karena itu, perencanaan pembangunan di tingkat kampung perlu memiliki arah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Menurut dia, sinkronisasi perencanaan diperlukan agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif. Pemerintah kampung juga diharapkan memahami prioritas pembangunan daerah sebelum menyusun program yang akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan.
Persoalan tersebut menjadi penting bagi Mahakam Ulu yang memiliki wilayah luas dan karakteristik geografis berbeda antarkampung. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan setiap kampung tidak selalu sama. Perencanaan yang baik diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Selain sinkronisasi dokumen perencanaan, Angela menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Kampung, BPK, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Musyawarah kampung, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk menggali aspirasi masyarakat sekaligus menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan nyata warga.
Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan keputusan pemerintah kampung, tetapi melalui proses yang melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Angela juga meminta para petinggi kampung dan peserta Bimtek tidak sekadar mengikuti kegiatan sebagai formalitas. Materi yang diberikan narasumber diharapkan dipahami dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
"Dan dengan harapan pesan yang sudah saya sampaikan bapak /ibu catat. Dan bisa menyimpulkan setiap yang disampaikan narasumber dengan sebaik baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, sehingga dengan harapan yang besar saya berikan pada para petinggi untuk berdampak lebih besar lagi untuk masyarakat kabupaten mahulu terkhusus bagi masyarakat di masing - masing kampung bapak/ibu," harap Bupati.
Materi dalam Bimtek tidak hanya membahas sinkronisasi RPJM Kampung dengan RPJM Kabupaten Mahulu. Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung.
Pengelolaan transaksi keuangan secara non-tunai turut menjadi salah satu materi. Sistem tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung.
Materi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi juga diberikan kepada aparatur kampung. Pembekalan ini menjadi relevan karena pemerintah kampung mengelola anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu kunci agar penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan. Aparatur kampung tidak hanya dituntut mampu menyusun perencanaan, tetapi juga memahami mekanisme pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat mendorong aparatur kampung menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perbaikan tata kelola di tingkat kampung diharapkan berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan daerah.
Bimtek ini difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mahulu. Sejumlah unsur pemerintah daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur, serta Kepala DPMK Mahulu dan jajarannya.
Kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu juga hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan diikuti Koordinator dan anggota Tenaga Teknis Gerbangmas P2MKM Kabupaten Mahulu.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kampung tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintahan kampung. Pemerintah kabupaten menempatkan kampung sebagai bagian penting dalam rantai perencanaan pembangunan daerah.
Sinkronisasi RPJM Kampung dengan RPJM Kabupaten Mahulu periode 2025-2029 pada akhirnya diharapkan menghasilkan program yang lebih terarah. Aspirasi masyarakat di tingkat kampung tetap menjadi dasar, sementara kebijakan kabupaten menjadi kerangka agar pembangunan bergerak menuju sasaran yang sama.
Bagi Mahakam Ulu, kualitas perencanaan menjadi semakin penting karena pembangunan daerah masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor. Kapasitas aparatur kampung menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah kebijakan dan anggaran yang tersedia benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkecil jarak antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebab, dokumen perencanaan yang rapi tidak akan banyak berarti apabila tidak diterjemahkan menjadi program yang sesuai kebutuhan warga dan dikelola dengan tata kelola yang baik.
Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap para petinggi dan perangkat kampung dapat membawa hasil pembelajaran dari kegiatan tersebut ke wilayah masing-masing. Dengan begitu, peningkatan kapasitas aparatur tidak berhenti di ruang pelatihan, melainkan terlihat dalam kualitas pelayanan, pengelolaan pemerintahan, dan pembangunan di kampung.
Manusia memang punya bakat luar biasa untuk mengubah pelatihan menjadi tumpukan sertifikat. Pemerintah Mahulu tampaknya ingin menghindari tradisi mulia tersebut dengan menuntut materi Bimtek benar-benar diterapkan dalam pemerintahan kampung. (ADV)
