DPRD Kaltim Sebut Fasilitas Pendidikan Menengah Masuk Status Darurat
Samarinda — Krisis fasilitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kaltim. Lonjakan jumlah peserta didik tidak diimbangi dengan pembangunan sekolah baru, membuat sebagian wilayah mengalami keterbatasan kapasitas yang dinilai sudah masuk kategori darurat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan strategi jangka panjang yang jelas dan terstruktur dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Akibatnya, setiap tahun muncul masalah serupa, terutama saat penerimaan peserta didik baru.
“Kita melihat pertumbuhan jumlah peserta didik jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan sekolah. Pemerintah belum punya rencana jangka panjang yang matang,” tegas Andi Satya, Kamis (4/12/25).
Ia menilai kebijakan zonasi juga memperburuk situasi. Alih-alih mempermudah akses, zonasi justru membatasi siswa, terutama di daerah yang jumlah sekolahnya terbatas. Kondisi ini membuat banyak siswa kesulitan memperoleh pendidikan yang dekat dari tempat tinggal mereka.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Andi Satya juga menyoroti ketidakseimbangan penyebaran sekolah di beberapa kecamatan. Ada wilayah yang memiliki overload murid, sementara wilayah lain kekurangan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, laboratorium, hingga tenaga pengajar.
Komisi IV DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi segera merumuskan langkah strategis, termasuk pemetaan kebutuhan pendidikan di setiap daerah, pembangunan USB secara berkala, serta perbaikan kebijakan zonasi agar lebih adaptif dengan kondisi riil di lapangan.
Andi Satya menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, sehingga pemerintah tidak boleh terus-menerus bersikap reaktif.
“Jika fasilitas pendidikan terus tertinggal, maka kita sedang menciptakan masalah besar di masa depan. Ini harus diselesaikan dengan strategi yang serius dan berkesinambungan,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
