Pemerintah Ubah Strategi Tangani Banjir Samarinda, Dari Tanggap Darurat Ke Pendekatan Kolaboratif

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Muhammad Fitra Firnanda
Samarinda - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda kini telah memasuki babak baru.
Pemerintah tak lagi hanya bersikap reaktif saat air menggenang, tapi telah bertransformasi menuju pendekatan yang lebih sistematis, menyeluruh, dan kolaboratif.
âKalau dulu banjir bisa berlangsung dua sampai tiga hari, sekarang hanya beberapa jam. Itu tandanya kerja kita mulai berdampak,â ucap Firnanda, Kamis (3/7/25).
Selama bertahun-tahun, banjir di Samarinda ditangani dengan pendekatan tanggap darurat. Namun, Pemprov Kaltim menyadari bahwa pendekatan ini tidak cukup. Kini, upaya penanganan dilakukan dengan mengidentifikasi akar persoalan banjir, memperbaiki struktur sungai, dan membangun sistem drainase yang lebih terintegrasi. Di balik itu, koordinasi antarlembaga menjadi elemen kunci.
Firnanda menjelaskan bahwa kawasan bantaran Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungainya seperti Karang Asam Kecil merupakan titik-titik kritis yang harus ditangani secara serius. Permukiman padat yang berdiri di sempadan sungai mempersempit aliran dan meningkatkan risiko luapan saat hujan turun. Oleh karena itu, normalisasi sungai menjadi fokus utama.
Tahun 2025, Pemprov mengalokasikan Rp24 miliar untuk melanjutkan program ini. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan finansial jangka panjang yang sudah dimulai sejak 2019, dengan nilai total yang telah mencapai ratusan miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengerukan sungai, pembangunan turap, serta peningkatan kapasitas sistem drainase.
Namun Firnanda menekankan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Salah satu pekerjaan terbesar yang belum terselesaikan adalah relokasi warga yang tinggal di sempadan sungai.
Pemerintah mencatat ada 92 bangunan yang harus direlokasi agar jalur sungai bisa difungsikan kembali sebagaimana mestinya.
"Masalah relokasi ini bukan cuma soal teknis. Ada faktor sosial yang harus kita perhatikan. Warga perlu diajak bicara, dicarikan solusi yang manusiawi. Ini jadi tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan kami di provinsi menangani fisiknya, dan BWS fokus di struktur pengamanan seperti turap,â jelasnya.
Untuk memastikan keselarasan di lapangan, ketiga lembagaâPemprov, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS)ntelah menandatangani perjanjian kerja sama.
Hal ini, menurut Firnanda, menjadi fondasi kuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan seluruh tahapan bisa berjalan beriringan.
Ia juga menambahkan bahwa banjir di Samarinda bukan semata akibat meluapnya sungai. Sistem drainase kota yang belum optimal, kiriman air dari kawasan hulu seperti Benanga, serta pembukaan lahan tanpa kendali memperparah situasi.
âBanjir ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Harus komprehensif. Lingkungannya dijaga, drainasenya diperbaiki, dan masyarakat juga harus terlibat. Saya sangat setuju kalau semua pihak mulai lebih peka terhadap lingkungan,â katanya.
Dalam lima tahun terakhir, Firnanda mencatat perubahan signifikan, terutama dari sisi durasi genangan air. Jika dulu banjir bisa menggenangi kawasan selama berhari-hari, kini air mulai surut hanya dalam beberapa jam.
Menurutnya, ini merupakan indikasi bahwa pendekatan yang dilakukan berada di jalur yang tepat.
âKalau kita lihat dari 2019 sampai sekarang, banjir kita itu sudah sangat berkurang dari sisi waktu. Dulu bisa sampai berhari-hari. Sekarang mungkin hanya hitungan jam,â tuturnya.
Pemerintah provinsi memastikan akan terus berkomitmen dalam menangani masalah banjir. Saat ini berbagai hambatan sosial yang berpotensi memperlambat proyek normalisasi sedang diselesaikan satu per satu agar seluruh upaya berjalan tanpa gangguan.
âYang penting kita semua bergerak bersama. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kementerian tetap bahu membahu menangani ini. Kalau semua berjalan lancar, insyaallah banjir bisa kita kendalikan lebih baik ke depan,â pungkas Firnanda.(ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co