Pemkab Mahulu Raih Penghargaan Pemerataan Layanan Dasar Masyarakat Di Tribun Kaltim Award 2026
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Mahulu, Kristina Tening menerima trofi apresiasi Tribun Kaltim Award 2026
Balikpapan - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima penghargaan Pemerataan Layanan Dasar Masyarakat dalam ajang Tribun Kaltim Award 2026. Penghargaan itu diberikan di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup besar.
Penghargaan tersebut diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening,, yang mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan. Penyerahan berlangsung di Nusantara Grand Ballroom MaxOne Hotel Balikpapan, Kamis, 30 Juli 2026.
Pemerintah Kabupaten Mahulu menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan layanan dasar masyarakat. Penghargaan juga dikaitkan dengan berbagai inovasi, program, dan capaian pembangunan yang dinilai memberikan dampak terhadap masyarakat.
Namun, penghargaan semacam ini pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai seremoni. Pemerataan layanan dasar menjadi salah satu tantangan penting bagi Mahulu karena karakter wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau. Akses terhadap pelayanan publik di daerah perbatasan dan pedalaman menjadi persoalan yang membutuhkan kebijakan serta dukungan infrastruktur secara berkelanjutan.
Dalam keterangan Pemerintah Kabupaten Mahulu, penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 diberikan sebagai pengakuan atas upaya daerah dalam mendukung kemajuan pembangunan melalui program yang berorientasi pada masyarakat.
Penghargaan tersebut sekaligus menambah daftar apresiasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Mahulu atas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah menilai penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap berbagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Bagi Mahulu, pemerataan layanan dasar memiliki cakupan yang luas. Pelayanan tersebut antara lain berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Tantangan pemerataan layanan semakin kompleks karena Mahulu merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki wilayah geografis luas dengan permukiman masyarakat yang tersebar. Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang dapat dijangkau masyarakat.
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Mahulu karena itu dapat menjadi momentum untuk mengukur kembali sejauh mana program pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Pemerintah Kabupaten Mahulu menyatakan berbagai program pembangunan diarahkan agar memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut juga dikaitkan dengan agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Meski demikian, penghargaan tidak serta-merta menjadi ukuran akhir keberhasilan pemerataan layanan. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan capaian pembangunan dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan oleh jumlah program yang dilaksanakan. Kualitas layanan, keberlanjutan program, keterjangkauan masyarakat, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga menjadi bagian penting dari ukuran pelayanan dasar.
Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam sejumlah programnya juga terus mendorong penguatan sektor pendidikan. Salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi serta pengembangan sekolah di tingkat dasar dan menengah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih layak.
Di sektor pendidikan dasar, pemerintah daerah juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan sekolah yang dikelola masyarakat maupun lembaga keagamaan. Pemerintah menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah Mahulu.
Sementara dalam bidang kesehatan, tantangan pemerataan layanan juga berkaitan dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya manusia. Pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting agar masyarakat tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan.
Penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 tersebut diterima dalam sebuah forum yang mempertemukan sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur. Hadir pula Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Drs. Adji Muhammad Arifin, M.Si., serta para kepala daerah se-Kalimantan Timur atau perwakilannya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu Markus Wan, S.Sos., M.Si., beserta jajaran turut mendampingi perwakilan Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam kegiatan tersebut.
Pemberian penghargaan ini menempatkan isu pemerataan layanan dasar sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Bagi Mahulu, tantangannya bukan sekadar mempertahankan capaian yang telah diperoleh, tetapi memastikan pelayanan publik terus menjangkau masyarakat hingga wilayah yang sulit diakses.
Apresiasi tersebut pada akhirnya dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebab, ukuran paling konkret dari pemerataan layanan dasar bukanlah penghargaan yang diterima pemerintah, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan yang menjadi hak mereka.
Bagi kabupaten dengan karakter geografis seperti Mahulu, pekerjaan tersebut tentu tidak sederhana. Pemerataan membutuhkan anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor. Tanpa itu, penghargaan berisiko berhenti sebagai catatan seremoni tahunan, sementara kesenjangan akses layanan tetap menjadi pekerjaan rumah.
Karena itu, penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 dapat menjadi titik evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk memperkuat pelayanan dasar secara berkelanjutan. Komitmen terhadap pemerataan perlu diterjemahkan dalam program yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan.
Dengan demikian, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol apresiasi terhadap pemerintah daerah, tetapi juga pengingat bahwa pelayanan dasar merupakan kewajiban pemerintah yang harus terus diperbaiki. Pembangunan yang disebut berkelanjutan pada akhirnya akan diuji dari kemampuan pemerintah memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan publik. (ADV)
