Realisasi Kredit Kukar Idaman Capai Rp37 Miliar, NPL Tetap Rendah Di Bawah 2,5 Persen
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-60 Bankaltimtara Tenggarong.
KUTAI KARTANEGARA - Program Kredit Kukar Idaman (KKI) milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025.
Hingga pertengahan Oktober, penyaluran pembiayaan mencapai Rp37 miliar dengan tingkat kredit macet (Non Performing Loan/NPL) di bawah 2,5 persen, jauh di bawah batas aman perbankan sebesar 3 persen.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
“Alhamdulillah, program KKI berjalan baik. Serapan kredit tinggi dan tingkat macet rendah menunjukkan bahwa program ini memang dibutuhkan masyarakat,†ujar Aulia usai menghadiri HUT ke-60 Bankaltimtara di Tenggarong, Rabu (15/10).
Aulia menjelaskan, KKI merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan dari program kredit sebelumnya yang kini menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik.
Pemerintah daerah berencana meningkatkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta untuk memperluas manfaat bagi sektor produktif.
“Yang semula maksimal Rp50 juta, ke depan kita harapkan bisa naik sampai Rp500 juta. Tujuannya agar petani naik kelas, nelayan naik kelas, dan UMKM naik kelas,†katanya.
Menurut Aulia, pengelolaan KKI akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan aturan dan mekanisme yang jelas agar program ini berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Ada pagar yang harus dijaga supaya kredit ini benar-benar bermanfaat bagi penerima dan pengembaliannya sesuai harapan,†tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bankaltimtara Tenggarong Eryuni Ramli Okol menyebutkan bahwa hingga September 2025, program KKI telah disalurkan kepada sekitar 1.800 debitur.
“Potensi UMKM di Kukar ada sekitar 59 ribu pelaku. Target kami tahun ini bisa menjangkau lebih banyak penerima, terutama dari sektor produktif seperti pertanian dan perikanan,†ujar Eryuni.
Ia menambahkan, mayoritas penerima manfaat masih berasal dari kalangan pedagang dan pelaku UMKM, namun tren penyaluran ke sektor pertanian dan perikanan mulai meningkat sejak 2023.
Proses pengajuan KKI juga tergolong mudah. Masyarakat hanya perlu memiliki KTP Kutai Kartanegara dan melengkapi dokumen sesuai bidang usaha.
“Untuk pelaku UMKM cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Petani dan nelayan wajib menunjukkan bukti profesinya. Prosesnya sederhana dan cepat,†tutupnya. (ADV/Prokom Kukar)
Penulis: Fjr/Garispena.co
