Camat Tenggarong: Kemiskinan Dan Perceraian Jadi Persoalan Serius Di Kukar
Kutai Kartanegara - Camat Tenggarong, Sukono, menyoroti dua persoalan sosial besar yang masih menghantui masyarakat, yaitu kemiskinan dan tingginya angka perceraian. Menurutnya, kedua isu ini saling berkaitan dan memengaruhi kualitas hidup warga, khususnya perempuan kepala keluarga (Pekka).
Sukono menyampaikan bahwa perceraian di Kutai Kartanegara (Kukar) kerap dipicu oleh faktor ekonomi. Banyak keluarga yang rapuh karena kondisi finansial tidak stabil, sehingga berujung pada perpisahan.
"Kalau kita lihat, kemiskinan sering menjadi penyebab utama perceraian. Ketika kondisi ekonomi tidak kuat, rumah tangga mudah goyah. Hal ini akhirnya menambah jumlah perempuan kepala keluarga di daerah kita," jelasnya di Tenggarong, Rabu (30/07/2025).
Tingginya jumlah Pekka atau janda di Kecamatan Tenggarong menjadi perhatian serius pemerintah. Data mencatat ada ribuan perempuan yang harus menanggung beban keluarga seorang diri. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi kesejahteraan keluarga, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang berisiko putus sekolah atau mengalami masalah psikologis.
"Kita tidak bisa menutup mata. Perceraian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berdampak sosial luas. Anak-anak menjadi korban, dan perempuan kepala keluarga harus berjuang sendiri di tengah keterbatasan," tambahnya.
Untuk menekan dampak sosial tersebut, Kecamatan Tenggarong terus memberikan fasilitasi sejumlah program pemberdayaan. Pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, hingga beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin terus digalakkan sebagai solusi jangka panjang.
"Pemerintah kecamatan tidak tinggal diam. Kita berupaya memberi jalan keluar dengan memberdayakan masyarakat, agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang akhirnya memicu perceraian," ungkap Sukono.
Sukono menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berjalan sendiri. Persoalan sosial yang kompleks ini harus ditangani bersama-sama dengan melibatkan berbagai dinas terkait, Kelurahan, organisasi masyarakat, hingga rukun tetangga (RT).
"Harapan saya, semua pihak bisa bersatu untuk mengatasi masalah ini. Kita ingin perempuan kepala keluarga tetap berdaya, anak-anak tetap bisa sekolah, dan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera," pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
Penulis: Yk/Garispena.co
