Camat Samboja Desak Peralihan Kewenangan IKN Dipercepat, Warga Tunggu Dampak Nyata
Kutai Kartanegara – Meski seluruh wilayah Kecamatan Samboja, termasuk Samboja Barat dan Muara Jawa, telah resmi masuk dalam delineasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, masyarakat hingga kini belum merasakan sentuhan pembangunan dari otorita IKN.
Camat Samboja, Damsik, mendesak agar proses peralihan kewenangan segera dipercepat. Menurutnya, status administrasi yang sudah jelas sejak lama seharusnya segera diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
"Secara administrasi memang sudah masuk delineasi IKN, dari dulu aturannya sudah ada. Tapi untuk peralihan, itu masih belum berjalan," beber Damsik di Tenggarong, Senin (04/08/2025).
Ia menekankan, kepastian peralihan kewenangan akan menentukan arah pembangunan di Samboja. Tanpa transisi yang jelas, masyarakat akan terus bergantung pada pembangunan yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat ini, semua program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga gaji Aparatus Sipil Negara (ASN), masih sepenuhnya ditanggung kabupaten.
Meski berstatus sebagai bagian dari kawasan IKN, hingga kini yang dirasakan masyarakat Samboja hanyalah program pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, pembangunan fisik yang diharapkan mampu mengubah wajah Samboja masih nihil.
"Samboja itu masuk dalam delineasi IKN, tidak ada yang terkecuali. Tapi pembangunan dari IKN sendiri sejauh ini belum ada. Yang ada hanya pelatihan-pelatihan peningkatan SDM," jelasnya.
Damsik menyebut, tanpa pembangunan infrastruktur, manfaat keberadaan IKN masih terasa jauh dari harapan warga Samboja. Bagi pemerintah kecamatan, kejelasan peralihan kewenangan menjadi kunci agar Samboja tidak hanya sekadar “masuk peta†IKN, tetapi juga mendapatkan fasilitas layak sebagai bagian dari ibu kota negara baru.
Dengan infrastruktur yang lebih baik, Samboja diyakini bisa tumbuh menjadi salah satu wilayah strategis penopang IKN.
"Kalau kepastian peralihan itu jelas, masyarakat bisa lebih optimis. Dampak positif dari IKN tentu diharapkan hadir dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang memadai," tegas Damsik.
Saat ini, warga Samboja masih menunggu bukti nyata kehadiran IKN di daerah mereka. Baik berupa pembangunan infrastruktur, jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang modern, serta layanan yang mendukung kehidupan masyarakat.
Dengan semakin gencarnya pusat dalam agendakan pembangunan IKN, dorongan agar peralihan kewenangan segera dipercepat kian kuat. Masyarakat Samboja menanti, kapan wilayah mereka benar-benar ikut merasakan denyut pembangunan ibu kota baru Indonesia. (ADV/Diskominfo Kukar)
Penulis: Yk/Garispena.co
