Berita Update

(Terbaru)
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi

Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Sungai Mahakam yang semakin kritis akibat penumpukan sedimen.

Ia menekankan bahwa pengerukan menyeluruh bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan transportasi air dan memastikan jalur logistik Kaltim tetap berjalan tanpa hambatan.

Menurut Subandi, sedimentasi yang mengeras di sejumlah titik telah membuat alur pelayaran menyempit. Kapal-kapal besar, termasuk ponton pengangkut batu bara maupun logistik, kini menghadapi kesulitan untuk bermanuver dan merapat, terutama di kawasan pelabuhan yang memiliki peran sentral sebagai simpul distribusi barang. Kondisi ini memukul banyak sektor yang bergantung pada kelancaran transportasi sungai.

“Kalau saya melihatnya, ini murni demi kepentingan masyarakat luas, khususnya untuk keselamatan armada laut yang setiap hari melintas. Sangat berbahaya jika sampai kapal nyangkut di tengah sungai,” ujarnya, Selasa (9/12/25).

Ia menjelaskan bahwa Mahakam selama puluhan tahun menjadi jalur utama penghubung wilayah hulu dan pesisir. Ketika jalur tersebut terganggu, bukan hanya operator kapal yang dirugikan, tetapi juga pedagang, industri, hingga masyarakat yang mengandalkan pergerakan barang melalui sungai. Sedikit saja hambatan terjadi, biaya logistik bisa meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut tersendat.

Subandi juga menyoroti adanya isu mengenai potensi kepentingan pihak tertentu dalam penentuan titik pengerukan. Menurutnya, jika isu ini dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap program yang seharusnya bersifat vital dan teknis.

Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa pekerjaan pengerukan dilakukan berdasarkan data hidrografi, kebutuhan keselamatan, dan kepentingan ekonomi daerah—bukan berdasarkan tekanan pihak tertentu.

“Kita ingin semuanya transparan. Prioritas harus ditentukan oleh urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, bukan oleh siapa yang mendorong proyeknya,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kewenangan penuh berada di tangan Kementerian Perhubungan sebagai pengelola sungai nasional.

Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat agar menempatkan Mahakam sebagai salah satu titik prioritas nasional mengingat fungsi strategisnya dalam menopang perekonomian Kaltim.

Subandi menegaskan bahwa menjaga Sungai Mahakam sama artinya dengan menjaga nadi perekonomian Kaltim. Pengerukan yang tepat, merata, dan didasarkan pada kebutuhan nyata diyakini mampu memastikan transportasi sungai tetap aman, efisien, dan mendukung aktivitas masyarakat dari hulu hingga muara. (ADV/DPRD KALTIM)

Penulis: Diba/Garispena.co