Investasi Rp750 Miliar Untuk Pendidikan Tinggi, Kaltim Tarik Garis Tegas Menuju Masa Depan
Samarinda - Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan bahwa pembangunan manusia tak kalah penting dari pembangunan fisik.
Lewat program ‘Gratispol’, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk menjamin pendidikan tinggi gratis bagi generasi muda.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak sekadar intervensi sosial, tetapi langkah terencana dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tengah perubahan.
“Ini bukan hanya soal subsidi kuliah. Ini bagian dari desain pembangunan jangka panjang. Kalau SDM kita tertinggal, kita sendiri yang akan tertinggal dalam proses transisi ibu kota negara,†ujar Sri, Kamis (3/7/25).
Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah metode penyaluran bantuan yang langsung diberikan ke rekening resmi 51 perguruan tinggi mitra.
Pemerintah menegaskan bahwa dana tidak akan masuk ke rekening pribadi mahasiswa, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan hasil evaluasi dari lembaga pemeriksa keuangan.
“Pembayaran langsung ke kampus. Ini bagian dari hasil evaluasi BPK dan sesuai arahan Kemendagri,†tegas Sri.
Skema ini tidak hanya mencegah potensi penyalahgunaan, tapi juga menempatkan kampus sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas keberhasilan akademik mahasiswa.
Pemprov berharap hubungan yang terbentuk antara pemerintah, kampus, dan mahasiswa akan memperkuat pengawasan serta memperkecil risiko ketidaktepatan sasaran.
Besaran bantuan yang diberikan pun menyesuaikan dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang berlaku di tiap kampus. Namun, tidak semua mahasiswa mendapatkan nominal yang sama. Jika UKT yang ditetapkan kampus berada di bawah angka maksimal yang ditanggung pemerintah, maka pembayaran akan disesuaikan.
“Misalnya UKT maksimal Rp5 juta, tapi yang ditetapkan hanya Rp3 juta, ya yang dibayarkan Rp3 juta. Tidak dipukul rata,†jelasnya.
Sebaliknya, apabila biaya kuliah melebihi batas maksimal yang ditanggung program, maka selisihnya menjadi beban tanggungan mahasiswa secara pribadi.
Di sisi lain, perbedaan waktu antara kalender akademik perguruan tinggi dan siklus anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan teknis tersendiri. Untuk mengantisipasi hal ini, anggaran sebesar Rp750 miliar telah dimasukkan ke dalam struktur Perubahan APBD 2025. Hal ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan kampus.
“Totalnya memang besar, tapi sudah kami petakan berdasarkan data mahasiswa baru dari perguruan tinggi mitra,†tutur Sri.
Pemprov Kaltim juga telah membentuk tim khusus yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim transisi untuk mengawal pelaksanaan program. Tim ini berperan penting dalam proses verifikasi data mahasiswa, validasi calon penerima, hingga pengawasan pelaksanaan agar tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Bagi Pemprov Kaltim, Gratispol bukan sekadar program bantuan, melainkan langkah strategis untuk membuka akses pendidikan secara lebih luas di tengah transformasi besar yang sedang terjadi di daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada generasi muda Kaltim yang tertinggal karena alasan biaya.
“Gratispol adalah bentuk keberanian fiskal dan komitmen jangka panjang. Kita ingin memastikan semua anak Kaltim punya peluang yang sama untuk meraih masa depan,†tutup Sri.(ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Yk/Garispena.co
