Pemkab Kukar Ubah Skema Bantuan Ponpes, Fokus Berikan Manfaat Langsung Ke Santri
KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program rehabilitasi dan penguatan Pondok Pesantren (Ponpes) tetap berjalan dalam kerangka besar visi Kukar Idaman Terbaik. Hanya saja, pola dukungan kini diarahkan lebih tepat sasaran dengan fokus langsung pada santri sebagai penerima manfaat.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menyampaikan bahwa perubahan skema ini merupakan penyempurnaan dari program terdahulu.
“Program Kukar Berkah akan terus berlanjut, hanya dengan model dan konsep yang berbeda. Kalau dulu bantuan operasional 100 juta per ponpes, ke depan konsepnya bantuan pendidikan kepada santri beridentitas Kutai Kartanegara,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/11).
Menurut Dendy, bantuan tersebut akan diberikan setiap bulan dan disalurkan langsung ke rekening santri agar manfaatnya lebih terukur dan tidak disalahgunakan.
“Bantuan pendidikan ini diberikan per bulan dan langsung masuk ke rekening santri. Gambarannya, masuk pondok pesantren itu gratis,” jelasnya.
Selain program untuk santri, Pemkab juga memastikan bahwa Program Terima Kasih Guru Ngajiku tetap dilanjutkan. Saat ini, pemerintah sedang menentukan apakah program tersebut akan ditempatkan di skema RTKU Terbaik atau tetap dikelola di bagian Kesra.
Dendy menegaskan, verifikasi data penerima harus berbasis pada sistem Kementerian Agama agar pemberian bantuan tidak tumpang tindih.
“Harus terdaftar di Kementerian Agama dan sudah melaksanakan tugas minimal 3 tahun. Itu berlaku untuk guru ngaji maupun penjaga rumah ibadah,” tegasnya.
Aturan masa tugas minimal tersebut diperlukan agar tidak muncul penerima bantuan yang bersifat dadakan.
“Supaya tidak terjadi banyak yang mendadak menjadi penjaga rumah ibadah. Parameternya harus ditetapkan,” tambahnya.
Pemkab Kukar juga mengadopsi pola penyaluran bantuan seperti yang telah diterapkan pemerintah provinsi agar implementasi program lebih rapi, terukur, dan tepat sasaran.
“Provinsi sudah berjalan lebih dulu, jadi rujukannya akan sama untuk memastikan program tepat sasaran,” tutup Dendy.
Melalui penyesuaian ini, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan nyata kepada dunia pendidikan berbasis keagamaan serta menjamin kesejahteraan para guru ngaji dan penjaga rumah ibadah. (ADV/Prokom Kukar)
Penulis: Fjr/Garispena.co
