Pemprov Kaltim Minta Daerah Selaraskan Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pendidikan antara daerah dan pusat, khususnya dalam penyediaan layanan pendidikan gratis bagi jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis tidak cukup dijalankan di tingkat provinsi saja, melainkan juga harus didukung oleh kabupaten dan kota.
Apalagi, pemerintah pusat telah menetapkan komitmen terhadap pendidikan dasar gratis sebagai bagian dari program nasional.
“Pemerintah kabupaten dan kota perlu menyelaraskan program pendidikan dasar gratis agar sejalan dengan arah kebijakan nasional dan mendukung kesinambungan dari pusat hingga daerah,†ujar Seno Aji di Kantor DPRD Kaltim usai menghadiri Rapat Paripurna, Senin (28/7/2025).
Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bebas biaya untuk SD dan SMP merupakan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah daerah sesuai dengan mandat konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, kata dia, harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.
Seno menilai, keberhasilan pemerataan akses pendidikan sangat bergantung pada keselarasan antarlevel pemerintahan.
Pemerintah provinsi telah mengambil peran dalam mendanai pendidikan jenjang SMA hingga perguruan tinggi, namun ekosistemnya tidak akan utuh tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk jenjang pendidikan dasar.
“Kalau daerah bisa menjalankan perannya di tingkat SD dan SMP, maka upaya kita untuk membangun sumber daya manusia secara menyeluruh akan jauh lebih efektif,†tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program pendidikan gratis adalah bagian dari upaya jangka panjang mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, setiap kepala daerah perlu memahami urgensi penyelarasan kebijakan ini, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai investasi sosial.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Pemprov Kaltim terus memperkuat pelaksanaan program pendidikan gratis di wilayah kewenangannya, termasuk melalui penyediaan sarana pendukung seperti seragam sekolah gratis bagi siswa SMA.
Seno menyebut bahwa program-program tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menunjukkan komitmen konkret pemerintah dalam menghapus hambatan ekonomi terhadap akses pendidikan.
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak putus sekolah hanya karena faktor biaya. Itu sebabnya seluruh program pendidikan gratis harus diimplementasikan secara serius dan berkelanjutan,†tandasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, ia optimistis seluruh jenjang pendidikan dapat diakses secara merata oleh masyarakat Kaltim, tanpa terkendala oleh beban biaya yang seharusnya ditanggung negara. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
