Pembangunan Tak Boleh Menyisakan Masalah Kesehatan, DPRD Kaltim Soroti Krisis Tenaga Medis
Samarinda– Ketimpangan antara pembangunan fisik dan kesiapan layanan dasar kembali mencuat di Kalimantan Timur. Di tengah masifnya proyek strategis dan meningkatnya perhatian nasional terhadap daerah ini, persoalan kekurangan tenaga kesehatan justru menjadi alarm serius yang dinilai perlu segera ditangani secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di provinsi tersebut masih jauh dari ideal. Ia menyebut jumlah tenaga medis yang ada belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama di luar wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama. Banyak puskesmas di daerah pedalaman dan wilayah terpencil tidak dapat memberikan layanan optimal karena minimnya dokter maupun tenaga pendukung.?
Akibatnya, warga harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih besar untuk mengakses layanan kesehatan ke pusat daerah.
“Situasi ini jelas merugikan masyarakat. Ada warga yang seharusnya bisa dilayani di daerahnya sendiri, tetapi terpaksa pergi jauh hanya untuk berobat,” kata Andi Satya,Sabtu (13/12/2025).
Melihat keterbatasan tersebut, ia menilai pendekatan inovatif perlu segera diterapkan. Salah satu langkah yang dianggap relevan adalah penguatan layanan kesehatan jarak jauh melalui telemedicine.
Dengan dukungan infrastruktur digital yang semakin berkembang, layanan konsultasi medis dinilai dapat menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses dokter.
“Dengan teknologi, pelayanan bisa dilakukan tanpa harus selalu hadir secara fisik. Ini menjadi alternatif yang cukup efektif untuk kondisi geografis Kaltim,” ujarnya.
Selain teknologi, DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya pola distribusi tenaga kesehatan yang lebih terencana. Kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi disebut menjadi kunci untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di wilayah yang selama ini kurang tersentuh.
Ia juga mendorong adanya kebijakan jangka panjang berupa program beasiswa dengan ikatan dinas. Melalui skema tersebut, putra-putri daerah yang menempuh pendidikan kesehatan diharapkan dapat kembali dan mengabdi di wilayah asal mereka setelah lulus.
“Regenerasi tenaga kesehatan harus disiapkan dari sekarang agar pelayanan di daerah terpencil tidak terus bergantung pada solusi sementara,” tegas Andi Satya.
Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Negara Nusantara seharusnya menjadi momentum untuk membenahi layanan dasar secara merata.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis: Diba/Garispena.co
