Mahulu Siapkan 16,7 Ton Pangan Untuk Long Apari Dan Long Pahangai Yang Terisolasi Kemarau
Dari kiri ke kanan (Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, Asisten I Agustinus Teguh Santoso) saat secara simbolis menerima cadangan pangan dari Pemprov Kaltim
Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menyiapkan 16,7 ton bahan pangan untuk masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Distribusi pangan dilakukan setelah kemarau membuat debit Sungai Mahakam menyusut sehingga perahu pengangkut barang kesulitan mencapai wilayah hulu.
Bahan pangan tersebut merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dikirim secara bertahap ke Mahakam Ulu pada Rabu, 19 Agustus 2026. Sebanyak 9,7 ton tiba pada siang hari, kemudian sekitar 7 ton menyusul pada malam harinya.
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan bantuan tersebut diprioritaskan untuk dua kecamatan yang mengalami kendala distribusi akibat kondisi Sungai Mahakam. Long Apari dan Long Pahangai berada di wilayah hulu yang akses transportasinya sangat bergantung pada jalur sungai.
"Dua kecamatan yang membutuhkan bahan pangan ini adalah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Air sungai surut sehingga speed boat atau long boat tidak bisa membawa barang ke hulu Sungai Mahakam," ujar Angela di Ujoh Bilang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Angela, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata ketersediaan bahan pangan di tingkat pemerintah daerah. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengangkut bahan pangan tersebut dari pusat kabupaten menuju kampung-kampung di wilayah hulu ketika kondisi sungai tidak memungkinkan kapal berukuran besar melintas.
Pemerintah Kabupaten Mahulu karena itu menyiapkan skema distribusi dengan memanfaatkan armada milik pemerintah daerah maupun memberikan subsidi ongkos angkut. Pilihan tersebut diambil agar bantuan dari pemerintah provinsi tidak berhenti di Ujoh Bilang, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan pangan dari Pemprov Kaltim itu disalurkan melalui dua program. Untuk tahap awal, Gerakan Pangan Murah yang bersumber dari bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kalimantan Timur diarahkan ke Kecamatan Long Pahangai.
Sementara itu, bantuan untuk Kecamatan Long Apari akan disalurkan melalui operasi pasar murah dari Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Agustus 2026.
Angela mengatakan biaya transportasi menjadi salah satu persoalan terbesar dalam distribusi bantuan menuju wilayah hulu. Ketika debit sungai normal, pengangkutan barang dapat dilakukan menggunakan kapal yang mampu membawa muatan lebih besar. Namun saat air surut, pilihan moda transportasi menjadi terbatas.
"Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu mengirimkan ke sini, tinggal Pemkab Mahulu yang melanjutkan untuk distribusi ke masyarakat, jadi kami bisa menggunakan kendaraan pemda maupun melalui pola subsidi ongkos angkut menggunakan ketinting (perahu bermesin tempel)," kata Angela.
Ketinting menjadi salah satu pilihan transportasi yang masih dapat digunakan untuk menjangkau sejumlah wilayah ketika kapal dengan ukuran lebih besar kesulitan melintas. Namun, penggunaan perahu berukuran kecil juga membawa konsekuensi biaya angkut yang tinggi karena kapasitas muatannya terbatas.
Berdasarkan laporan Camat Long Apari Petrus Ngo, biaya pengangkutan menggunakan ketinting dari Long Lunuk menuju sejumlah wilayah di Kecamatan Long Apari dapat mencapai jutaan rupiah dalam sekali perjalanan. Biaya tersebut belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
Untuk rute Long Lunuk menuju Tiong Ohang, misalnya, tarif angkutan mencapai Rp2,75 juta per perahu. Biaya tersebut masih ditambah kebutuhan bahan bakar sekitar 25 liter.
Sementara itu, perjalanan dari Long Lunuk menuju Noha Silat membutuhkan biaya angkutan sekitar Rp4,25 juta, ditambah 45 liter BBM. Adapun rute Long Lunuk menuju Long Apari atau Noha Tivab mencapai Rp5,55 juta per perahu, dengan kebutuhan BBM sekitar 65 liter.
Besarnya biaya tersebut menggambarkan persoalan distribusi pangan di wilayah pedalaman Mahulu yang tidak hanya ditentukan oleh harga komoditas. Ongkos transportasi menjadi komponen penting yang dapat mempengaruhi harga akhir barang yang diterima masyarakat.
Ketika kondisi sungai memburuk, biaya untuk membawa bahan pangan menuju kampung-kampung di hulu ikut meningkat. Pemerintah daerah kemudian harus mencari cara agar kenaikan ongkos distribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Dalam situasi tersebut, bantuan pangan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Namun, bantuan tersebut tetap membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten untuk memastikan distribusi tahap akhir berjalan.
Angela mengatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan Long Apari dan Long Pahangai sebelum memperluas penanganan ke wilayah lainnya.
"Apapun cara yang ditempuh, hal yang paling penting adalah bahan kebutuhan pokok tersebut bisa sampai ke Long Apari dan Long Pahangai, baru kemudian memikirkan tiga kecamatan lain di hilir yakni Long Bagun, Laham, dan Long Hubung," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah daerah menempatkan wilayah yang paling terdampak gangguan distribusi sebagai prioritas. Kondisi Sungai Mahakam menjadi faktor utama yang menentukan tingkat urgensi distribusi pangan.
Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Mahakam, sungai merupakan jalur utama untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari. Ketika debit air turun, dampaknya tidak berhenti pada aktivitas transportasi. Pasokan pangan, bahan bakar, serta kebutuhan pokok lainnya ikut terdampak.
Persoalan tersebut juga berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila biaya distribusi mendorong harga barang semakin tinggi. Semakin jauh lokasi dari pusat distribusi dan semakin sulit akses menuju wilayah tersebut, semakin besar pula beban transportasi yang harus ditanggung.
Karena itu, pemerintah Kabupaten Mahulu tidak hanya menghadapi persoalan bagaimana menyediakan pangan, tetapi juga bagaimana memastikan pangan tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan biaya yang masih terkendali.
Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar murah menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok di tengah gangguan distribusi. Bantuan sebanyak 16,7 ton dari Pemprov Kaltim menjadi tambahan pasokan yang diharapkan dapat membantu masyarakat Long Apari dan Long Pahangai.
Namun, distribusi pangan ke wilayah hulu Mahulu juga memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Ketergantungan pada transportasi sungai membuat kondisi alam secara langsung memengaruhi rantai pasok masyarakat.
Ketika sungai surut, pemerintah harus mengubah pola distribusi, menggunakan armada yang lebih kecil, sekaligus menanggung biaya angkutan yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, menjaga harga pangan tetap terjangkau membutuhkan intervensi yang tidak hanya berbentuk bantuan komoditas, tetapi juga dukungan terhadap biaya logistik.
Bagi Mahulu, kemarau tahun ini kembali memperlihatkan bahwa akses terhadap kebutuhan pokok di wilayah pedalaman bukan sekadar persoalan pasokan. Barang bisa tersedia di pusat kabupaten, tetapi tanpa moda transportasi yang mampu melewati Sungai Mahakam, pangan tersebut tetap tidak sampai ke meja masyarakat. (ADV)
