Rudy Mas’ud Minta RKPD 2027 Kaltim Prioritaskan Pendidikan Dan Kesehatan
Foto Gubernur Kaltim Rudy Kaltim saat memimpin konsultasi publik penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 (dok.istimewa)
Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 harus mengutamakan sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin konsultasi publik penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, penyusunan RKPD wajib selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Ini baru dasar yang wajib difokuskan dalam penyusunan Ranwal Draf RKPD. Sehingga diharapkan tidak mengganggu urusan wajib terlebih dulu. Jadi rancangan awal kita jangan keluar dari kewajiban tersebut," tegasnya.
Rudy menjelaskan, pemerintah daerah harus memprioritaskan sejumlah sektor utama, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
Ia menekankan, seluruh pihak harus tetap berfokus pada kepentingan masyarakat dalam setiap penyusunan program pembangunan, sejalan dengan aspirasi DPRD, instansi vertikal, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
"Pemprov Kaltim mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengutamakan pelayanan dasar masyarakat, karena kepentingan masyarakat adalah di atas segala-galanya," ujarnya.
Rudy juga menyinggung sejumlah aspirasi yang masuk, seperti pengembangan Posyandu. Menurutnya, hal tersebut sudah termasuk dalam pelayanan dasar di bidang kesehatan dan perlu diperkuat dalam perencanaan ke depan.
Selain itu, ia mengingatkan masih adanya persoalan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah, seperti akses listrik desa. Saat ini, sekitar 70 desa di Kaltim disebut belum teraliri listrik.
"Ini fakta terjadi di lapangan," tegasnya.
Ia mengaku, berbagai persoalan tersebut diperoleh langsung saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk terkait infrastruktur jalan dan layanan dasar lainnya yang belum optimal.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rudy menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi kunci utama, yang harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
"Semua ini kita lakukan agar bisa memaksimalkan alokasi anggaran yang terbatas," ungkapnya.
Lebih lanjut, hasil masukan dalam Ranwal RKPD 2027 akan disinkronkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim pada akhir April 2026.
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta perwakilan instansi vertikal, BUMD, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat dan media. (M.Yusuf)
