Gubernur Kaltim Pastikan Transparansi Jelang Audit BPK, Targetkan Raih WTP Lagi
Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjelang pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Rudy usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama para bupati dan wali kota se-Kaltim di BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (31/3/2026).
Rudy mengatakan, dalam dua bulan ke depan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK.
Dukungan tersebut berupa penyediaan data dan berbagai dokumen keuangan yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
"Kami akan bersikap transparan dan akuntabel dalam proses ini," ujarnya.
Ia berharap, hasil pemeriksaan nantinya kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemprov Kaltim dan seluruh pemerintah daerah di wilayah tersebut.
"Tadi sudah kami beri pantun. Ke pasar membeli putu, makannya sambil berbagi. Kami cuma mengharap satu, mendapat WTP lagi," canda Rudy kepada wartawan.
Menurutnya, opini WTP menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Lebih dari itu, Rudy menilai pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar evaluasi, melainkan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Ini juga untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan," jelasnya.
Ia pun mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, termasuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
"Yang terpenting memastikan pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," tegasnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kaltim atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik, dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto turut mengapresiasi ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyerahkan LKPD 2025.
Ia menyebut, dalam dua bulan ke depan pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap laporan keuangan tersebut.
"Kami mohon bantuan pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen keuangan guna mendukung pemeriksaan ini," ujarnya.
Menurut Suharyanto, kerja sama yang baik antara BPK dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LKPD 2025 turut dihadiri sejumlah kepala daerah di Kaltim, di antaranya Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Bupati Paser Fahmi Fadli, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bontang dan Balikpapan diwakili oleh masing-masing wakil wali kota.
Usai penyerahan, Rudy juga terlihat berdiskusi dengan para kepala daerah terkait pembangunan di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. (M.Yusuf)
